![]() |
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Muhammad Edwin Hadiwijaya (tiga dari kiri) saat menghadiri literasi keamanan siber di lingkup birokrat Lombok Timur. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Serangkaian kasus peretasan akun digital, khususnya WhatsApp, yang menimpa sejumlah pimpinan dan pejabat daerah dalam dua tahun terakhir, telah memicu kekhawatiran serius di Lombok Timur (Lotim).
Menanggapi fenomena ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lombok Timur menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menggelar Literasi Keamanan Siber dengan tema "Mengawal Lombok Timur Smart Dimulai dari Birokrat yang Cakap Digital dan Tangguh" pada Rabu (9/7/) di Rupatama I Kantor Bupati Lombok Timur.
Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadiwijaya, mengungkapkan betapa mendesaknya penguatan ketahanan digital bagi para birokrat. Ia menyoroti rentetan insiden yang mencoreng integritas komunikasi resmi pemerintah daerah.
“Awal 2024 menjadi titik refleksi kita semua. Dalam satu malam, tiga pejabat penting yakni Kepala BPBD, Satpol PP, dan Bapenda mengalami peretasan akun WhatsApp. Komunikasi resmi berubah menjadi penyebaran hoaks yang mengganggu koordinasi,” tegas Edwin.
Tak berhenti di situ, modus penipuan berkedok permintaan dana juga menimpa Plh Sekda saat itu. Puncaknya, pada Maret 2025, Sekda definitif H. Juaini Taofik menjadi korban serangan social engineering, teknik manipulasi psikologis untuk membobol sistem.
“Bahkan pada Juni 2025, dua kepala dinas dipalsukan identitasnya untuk menyebarkan janji mutasi dan promosi jabatan, lengkap dengan permintaan sejumlah uang,” lanjut Edwin.
Ia menegaskan, “Ini bukan lagi sekadar gangguan digital. Ini peringatan keras bahwa kita harus memperkuat kewaspadaan dan sistem keamanan birokrasi kita,” tegasnya menambahkan.
Kepala Bidang Persandian Diskominfo Lombok Timur, Aris Munandar, membeberkan data yang kian mengkhawatirkan. Dalam dua tahun terakhir, tercatat 9 hingga 12 kasus peretasan akun WhatsApp pejabat daerah, termasuk Ketua BPD, Kepala Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, hingga Kepala BKPSDM.
“Akun-akun ini disalahgunakan untuk menghubungi orang lain, seolah-olah berasal dari pemilik akun yang sah,” jelas Aris, menyoroti modus operandi para pelaku.
Aris Munandar menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan keterampilan digital di kalangan birokrat.
“Intinya, akun kita masih belum aman. Tapi hari ini sudah dijelaskan langkah-langkah pencegahannya. Semoga setelah kegiatan ini, kita semua menjadi lebih waspada dan paham bagaimana mengamankan akun pribadi,” harapnya.
Ia juga berharap agar kolaborasi antara Diskominfo, BSSN, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lombok Timur terus diperkuat.
“Mudah-mudahan semua pihak dapat bekerja sama demi keamanan digital dan demi mewujudkan visi Lombok Timur Smart,” tutup Aris.
Kegiatan Literasi Keamanan Siber ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam membekali birokrat Lombok Timur dengan pemahaman dan keterampilan untuk menghadapi ancaman siber, demi mewujudkan Lombok Timur Smart yang tangguh dan aman dari serangan digital.