 |
| Masa aksi gabungan dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat geruduk kantor Balai TNGR di Mataram. (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Ratusan warga, mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Rinjani Memanggil, Rinjani Bergerak, Koalisi Pecinta Alam, serta Masyarakat Sipil Peduli Rinjani menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), pada Rabu (9/7) kemarin.
Mereka menuntut penghentian segera rencana pembangunan proyek Seaplane dan Glamping di Danau Segara Anak, yang merupakan zona inti Taman Nasional Gunung Rinjani.
Aksi yang dimulai pukul 09.00 WITA ini menyoroti kekhawatiran serius akan potensi kerusakan ekosistem dan terancamnya nilai spiritual serta budaya kawasan Rinjani akibat eksploitasi komersial.
Koordinator Aksi, Wahyu Habbibullah, dengan tegas menyatakan, "Proyek ini tidak hanya merusak ekosistem yang sudah rapuh, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah menjaga kawasan ini selama berabad-abad. Pembangunan yang tidak berbasis pada kajian ilmiah dan partisipasi publik jelas akan memperburuk kondisi lingkungan di Gunung Rinjani," tegasnya.
Dalam aksinya, massa menyampaikan enam tuntutan utama:
* Penghentian Permanen Proyek: Meminta pembatalan permanen rencana pembangunan SeaGlamping dan Seaplane serta investasi pariwisata lain yang berpotensi merusak ekosistem, kualitas air, dan integritas kawasan inti TNGR.
* Audit Tata Kelola TNGR: Menuntut evaluasi dan audit total tata kelola TNGR, termasuk zonasi, pendapatan, SOP keselamatan, dan transparansi alokasi dana untuk masyarakat penyangga, dengan hasil yang harus dipublikasikan secara terbuka.
* Perlindungan Danau Segara Anak: Menegaskan Danau Segara Anak sebagai ruang spiritual dan ekologi yang tidak boleh dijadikan landasan pesawat atau objek komersial, mengingat statusnya sebagai warisan budaya Suku Sasak.
* Transparansi Keuangan TNGR: Mendesak publikasi penuh pendapatan dan alokasi dana dari segala kegiatan pariwisata dan pengelolaan kawasan oleh TNGR.
* Revisi Zonasi TNGR: Menuntut transparansi dan revisi zonasi TNGR dengan pendekatan ilmiah independen dan partisipatif, melibatkan masyarakat lokal, akademisi, serta aktivis lingkungan.
* Evaluasi Izin Pariwisata: Mendesak evaluasi seluruh izin pariwisata yang dikeluarkan di kawasan TNGR, termasuk untuk warung, ojek, guide, porter, dan operator trekking, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem dan sosial-ekonomi masyarakat.
Dukungan terhadap aksi ini datang dari berbagai pihak. Amri Nuryadin, Direktur Eksekutif WALHI NTB, mengkritik keras pengelolaan TNGR oleh negara.
"Negara tidak memprioritaskan prinsip ekologi dalam pengelolaan kawasan ini. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan TNGR gagal memperhatikan aspek lingkungan yang seharusnya dilindungi," ujarnya.
Senada, Ahmad Junaidi, Ph.D., seorang akademisi dan ahli lingkungan, memperingatkan dampak serius proyek ini.
"Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyetujui investasi, terutama di kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi. Jika kita terus mengeksploitasi Rinjani dengan cara yang salah, kita hanya akan menambah kerusakan ekologis yang tak terbalikkan," tegas Junaidi.
Aksi ini juga dimeriahkan dengan teatrikal lingkungan yang secara simbolis menggambarkan kerusakan alam akibat eksploitasi pariwisata, sebagai bentuk perlawanan terhadap komersialisasi Rinjani.
Massa aksi mendesak Kepala Balai TNGR untuk memberikan respons resmi terhadap tuntutan mereka dalam waktu 1x24 jam, sekaligus menyerahkan dokumen kajian dan tuntutan resmi.
Menanggapi aksi ini, Kasubag TU TNGR, Teguh Rianto, S.Hut., M.P., menyatakan apresiasinya terhadap aspirasi demonstran.
"Kami berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog yang terbuka, partisipatif, dan berimbang. Perlindungan terhadap Gunung Rinjani adalah tanggung jawab kita semua, dan kami akan berusaha memastikan bahwa pengelolaannya memberikan manfaat jangka panjang bagi alam dan masyarakat," kata Teguh.
Aksi yang berlangsung damai dan dikawal aparat kepolisian ini berakhir pukul 12.00 WITA setelah penyerahan surat pernyataan sikap kepada perwakilan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Publik kini menanti respons konkret dari pihak TNGR terkait masa depan Danau Segara Anak dan kelestarian Gunung Rinjani.
.jpg )
