 |
| Wakil Bupati Lombok Timur, HM. Moh. Edwin Hadiwijaya didampingi Sekda Lombok Timur, HM. Juaini Taofik berdasarkan ditengah-tengah masa aksi untuk menandatangani komitmen bersama, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Cipayung Plus Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggeruduk Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin (1/9).
Aksi damai ini menuntut transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik yang dinilai masih minim di bawah kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati HM. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Di bawah terik matahari, massa aksi melakukan long march dari simpang empat BRI Lombok Timur menuju kantor bupati. Suara orasi lantang menyuarakan kegelisahan rakyat, menyerukan agar pemerintah daerah segera menemui mereka.
"Kami datang ke sini bukan untuk berlibur, kami datang untuk menagih janji! Pemerintah tidak boleh tuli dan buta terhadap hak rakyat atas informasi!" teriak salah satu orator dari atas mobil komando, membakar semangat para demonstran.
Tak lama berselang, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Edwin Hadiwijaya, bersama Sekretaris Daerah H. M. Juaini Taofik, keluar dan langsung berbaur dengan kerumunan massa.
Aksi ini disambut baik oleh para mahasiswa, yang menilai kehadiran pemimpin daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan mereka.
Dalam pernyataannya, Wakil Bupati Edwin mengapresiasi idealisme mahasiswa. Ia menekankan pentingnya idealisme yang sejalan dengan intelektualitas agar gerakan tidak mudah disusupi.
"Saya apresiasi idealisme adik-adik, tapi tolong jaga idealisme dengan intelektualitas. Tuntutan adik-adik akan menjadi atensi pemerintah Kabupaten Lombok Timur," tegas Edwin.
Terkait tuntutan utama, Edwin berjanji akan segera menindaklanjutinya. "Terkait tuntutan teman-teman mahasiswa hari ini, saya pastikan itu akan kami laksanakan dan insyaallah keterbukaan informasi publik akan kami benahi di masing-masing OPD," janji Edwin, disambut tepuk tangan massa.
Sebagai wujud komitmen, Wakil Bupati Edwin dan perwakilan mahasiswa menandatangani surat pernyataan bermaterai.
Dokumen tersebut memuat dua poin krusial, yaitu penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan revisi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
Setelah komitmen tertulis didapatkan, massa aksi membubarkan diri dari Kantor Bupati dengan tertib. Gerakan mereka kemudian berlanjut ke Polres dan berakhir di Gedung DPRD Lombok Timur untuk menyuarakan aspirasi yang berbeda.
.jpg )
