![]() |
Kalapas Kelas IIB Selong dampingi Kawil NTB foto bersama Kepala BPVP Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Upaya serius dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Nusa Tenggara Barat semakin diperkuat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Dirjenpas) NTB menjalin koordinasi strategis dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur guna menyusun program pelatihan vokasi, uji kompetensi, dan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Kegiatan koordinasi penting ini berlangsung hangat di Kantor BPVP Lombok Timur, dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Bapak Anak Agung Gde Krisna, yang didampingi oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong, Bapak Ahmad Sihabudin.
Sementara itu, BPVP Lombok Timur diwakili oleh Kepala BPVP, Verry Fahrudin, beserta jajaran pejabat struktural dari kedua instansi.
Kepala BPVP Lombok Timur, Bapak Verry Fahrudin, memaparkan fokus program pelatihan vokasi yang disiapkan, yaitu yang berorientasi pada kebutuhan industri dan telah berbasis SKKNI.
Program ini diharapkan dapat membekali WBP dengan keterampilan yang tidak hanya relevan tetapi juga memiliki pengakuan standar secara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas NTB, Bapak Anak Agung Gde Krisna, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi ini sebagai langkah nyata dalam menyiapkan Warga Binaan agar memiliki bekal yang kuat untuk diterapkan pasca-pembebasan. Beliau menekankan bahwa orientasi pembinaan harus bermuara pada pengakuan resmi atas kompetensi yang dimiliki.
“Pembinaan kemandirian harus mengarah pada sertifikasi dan pengakuan kompetensi, agar Warga Binaan memiliki nilai tambah di dunia kerja,” tegas Kakanwil Ditjenpas NTB.
Dalam diskusi teknis, kedua belah pihak membahas penentuan jenis pelatihan yang ideal dan sesuai dengan potensi lokal serta minat WBP, mekanisme pelaksanaan uji kompetensi, penyiapan instruktur dan asesor, hingga penguatan jaminan kerja sama berkelanjutan setelah WBP bebas.
Koordinasi ini ditutup dengan tercapainya kesepakatan untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan penjadwalan program pelatihan yang rencananya akan segera diimplementasikan di seluruh Lapas dan Rutan se-NTB.
Kepala Lapas Selong, Ahmad Sihabudin, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan sinergi yang terjalin.
“Kami sangat berterima kasih kepada BPVP Lombok Timur dan Kakanwil Dirjenpas NTB atas perhatian dan sinerginya. Ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pembinaan yang produktif dan berorientasi masa depan bagi WBP,” ujar Kalapas Selong.
Melalui kerja sama strategis ini, Lapas Selong bersama Kanwil Dirjenpas NTB dan BPVP Lombok Timur berharap mampu mencetak Warga Binaan yang siap bersaing, memiliki kompetensi bersertifikat, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat setelah kembali menjalani kehidupan bebas.