MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2027.
Musdes yang dipimpin Kepala Desa Perampuan H. Zubaidi, M.Pd. tersebut melibatkan Camat Labuapi, BPD, Pendamping Desa, tokoh masyarakat, serta warga. Forum ini menjadi ruang untuk menggali dan membahas berbagai usulan masyarakat sebagai bahan dalam menentukan program prioritas pembangunan desa tahun 2027.
H. Zubaidi menegaskan bahwa usulan yang disampaikan masyarakat tidak boleh sekadar menjadi daftar kegiatan dalam dokumen perencanaan. Setiap program yang nantinya ditetapkan harus benar-benar memiliki manfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kondisi anggaran desa yang terbatas membuat Pemerintah Desa harus lebih selektif dalam menentukan program. Karena itu, skala prioritas menjadi sangat penting agar anggaran yang tersedia tidak habis untuk kegiatan yang manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.
“Usulan masyarakat harus benar-benar kita lihat mana yang menjadi kebutuhan prioritas. Jangan sampai anggaran yang terbatas digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak terlalu dirasakan masyarakat,” ujar H. Zubaidi.
Ia juga menyampaikan bahwa ruang fiskal desa saat ini menghadapi berbagai keterbatasan akibat adanya sejumlah penyesuaian dan pemotongan atau pengurangan anggaran. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk semakin cermat dalam menyusun program.
“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan masyarakat cukup banyak. Karena itu, kita harus menentukan prioritas. Jangan sampai program banyak, tetapi hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Dalam Musdes tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dan dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, kemampuan anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat.
H. Zubaidi berharap penyusunan RKP Desa 2027 dapat menghasilkan program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, terutama program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Yang kita harapkan bukan banyaknya program, tetapi seberapa besar manfaat program tersebut bagi masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, kita harus memastikan setiap rupiah yang dikelola desa memberikan manfaat yang nyata,” pungkasnya.
Musdes tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Desa Perampuan membangun perencanaan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
.jpg )
