 |
| Ratusan pedagang pengecer bahan bakar di Desa Rarang geruduk SPBU Rarang, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Ratusan pedagang pengecer bahan bakar di Desa Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi protes besar-besaran di SPBU Rarang pada Senin (20/10).
Aksi ini dipicu oleh dugaan kebijakan sepihak manajemen SPBU, termasuk pemecatan warga tanpa alasan jelas dan pembatasan pembelian solar yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah wartawan mencoba meminta konfirmasi dari pihak manajemen. Namun, Manajer SPBU Rarang justru memilih menghindari awak media.
Ia terlihat buru-buru meninggalkan lokasi menggunakan mobil Xenia berwarna hitam tanpa memberikan sepatah kata pun, memicu kekecewaan dari warga dan jurnalis yang hadir.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini menuntut keadilan bagi beberapa warga yang dipecat serta menolak kebijakan baru yang melarang mereka membeli solar di pom bensin tersebut. Padahal, solar tersebut sangat vital untuk aktivitas ekonomi warga.
Kepala Desa Rarang, Lalu Sahradi, membenarkan dan mengizinkan aksi unjuk rasa ini, dengan syarat tidak boleh anarkis. Ia menegaskan bahwa tuntutan utama warga adalah keadilan.
“Demo saya izinkan, tapi jangan anarkis. Kalau memang ada kesalahan, tunjukkan buktinya,” ujar Sahradi.
Ia menambahkan, sejak awal berdirinya SPBU Rarang, masyarakat sudah dilibatkan bekerja dan dijanjikan bisa terus bekerja hingga sepuluh tahun.
Sahradi menyoroti bahwa kebijakan baru manajemen yang membatasi warga membeli solar sangat tidak berpihak pada masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada bahan bakar tersebut.
“Kami hanya ingin aturan pembelian solar tetap seperti dulu, pakai rekomendasi dari desa. Jangan sampai warga kami tidak bisa membeli solar di SPBU Rarang, padahal mereka yang paling membutuhkan,” tegas Kepala Desa.
Menurutnya, solar sangat dibutuhkan untuk berbagai usaha kecil di desa, seperti penggilingan beras, tepung, dan bahkan untuk penggunaan genset di masjid.
Selain persoalan solar, kekecewaan warga juga memuncak karena persoalan ketenagakerjaan. Lalu Sahradi mengaku kecewa karena beberapa warga yang sebelumnya dijanjikan pekerjaan justru diberhentikan tanpa pesangon maupun penyelesaian administrasi seperti BPJS.
“Dulu disepakati semua warga Rarang akan dipekerjakan. Tapi kenyataannya, banyak yang diberhentikan tanpa pesangon. Ini yang membuat warga marah,” ungkapnya.
Warga berharap manajemen SPBU Rarang segera membuka diri untuk mediasi dan pemerintah daerah dapat turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka khawatir jika masalah ini berlarut-larut, akan kembali memicu aksi unjuk rasa serupa dengan skala yang lebih besar.
.jpg )
