 |
| Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, (Foto: Istimewa/MP). |
Jakarta, MANDALIKAPOST.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di bawah kepemimpinan Menteri Nusron Wahid mencatat capaian fantastis dalam satu tahun terakhir.
Sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025, program pendaftaran tanah telah menyumbang tambahan nilai ekonomi hingga mencapai Rp1.021,95 triliun.
Angka triliunan tersebut menunjukkan dampak langsung program pertanahan pada pertumbuhan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara.
Menteri Nusron Wahid, saat menyampaikan laporan capaiannya pada Kamis (23/10) kemarin, menekankan bahwa pendaftaran tanah merupakan fondasi ekonomi dan bukan sekadar urusan administrasi.
"Pendaftaran tanah bukan hanya soal administrasi, tapi juga fondasi ekonomi. Setiap bidang tanah yang terdaftar berarti kepastian hukum bagi rakyat, sekaligus membuka potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Menteri Nusron.
Dalam kurun waktu satu tahun, Kementerian ATR/BPN berhasil mendaftarkan 4.002.281 bidang tanah, dengan 2.687.686 bidang di antaranya telah bersertipikat. Upaya ini memperkuat aset nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
Tambahan nilai ekonomi sebesar Rp1.021,95 triliun tersebut bersumber dari berbagai komponen, menunjukkan kontribusi menyeluruh program pertanahan pada kas negara dan pergerakan ekonomi rakyat.
Menteri Nusron merinci, kontribusi terbesar berasal dari Hak Tanggungan sebesar Rp980,5 triliun. Selain itu, pemasukan lainnya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp25,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,15 triliun, dan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp12,4 triliun.
“Nilai ini mencerminkan kontribusi langsung program pendaftaran tanah terhadap peningkatan aset masyarakat, akses permodalan, dan penerimaan negara,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain percepatan sertipikasi, Kementerian ATR/BPN juga fokus pada peningkatan kualitas data. Tercatat, pemutakhiran data spasial telah dilakukan seluas 3,05 juta hektare di luar kawasan yang memiliki batasan tertentu seperti garis pantai dan kawasan hutan.
"Data spasial yang valid menjadi kunci agar pembangunan berjalan terukur, investasi aman, dan konflik pertanahan dapat diminimalkan,” tegas Menteri Nusron.
Secara keseluruhan, progres pendaftaran tanah di Indonesia kian mendekati target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga saat ini, 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional, dengan 97 juta bidang di antaranya telah bersertipikat.
“Dengan tanah yang terdaftar dan bersertipikat, masyarakat memiliki kepastian hukum untuk berusaha, mengakses kredit, dan meningkatkan nilai ekonomi asetnya. Itulah esensi Reforma Agraria yang sesungguhnya,” pungkas Menteri Nusron.
.jpg )
