Menteri ATR/BPN Ajak MASKI Perkuat Standar Kadastral untuk Administrasi Pertanahan yang Kredibel

Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN, Nusron Wahid, (Foto: Istimewa/MP).

Denpasar, MANDALIKAPOST.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penguatan standar dan integritas dalam pekerjaan kadastral sebagai fondasi utama tertib administrasi pertanahan nasional.

Hal itu disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025 yang berlangsung di Bali, Selasa (25/11).

Di hadapan ratusan surveyor dari berbagai daerah di Indonesia, Menteri Nusron menekankan bahwa MASKI memiliki posisi strategis sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.

Ia mengajak para surveyor untuk terus memperbaiki dan memperkuat manajemen administrasi pertanahan, termasuk manajemen land tenure.

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

Menurutnya, kualitas pekerjaan pertanahan sangat ditentukan oleh kualitas kerja para surveyor kadaster. Semakin ketat standar yang diterapkan MASKI, semakin kuat pula hasil pekerjaan pertanahan yang dihasilkan.

“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.

Menteri Nusron juga menyoroti berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul karena ketidakakuratan data fisik, terutama tumpang tindih kepemilikan. Ia menekankan bahwa data fisik tidak boleh menimbulkan multiinterpretasi.

“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya mengingatkan.

Untuk memperkuat profesionalitas surveyor, ia mendorong MASKI merumuskan standar baru, termasuk peluang penambahan sertifikasi kompetensi terkait integritas dan risk management bagi seluruh surveyor berlisensi.

“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” katanya.

Menteri Nusron turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Munas MASKI 2025. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen para surveyor dalam menjaga akurasi dan transparansi informasi pertanahan.

“Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tutupnya.

Selain pemaparan dari Menteri ATR/BPN, kegiatan ini juga diisi presentasi dari Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Bali I Made Daging beserta jajaran, serta Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.