Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Minta MASKI Jaga Integritas: “Jangan Jadi Alat Mafia Tanah”

 

 Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN, Nusron Wahid saat memberikan arahan didepan peserta Munas MASIKI 2025 di Bali, (Foto: Istimewa/MP).

Bali, MANDALIKAPOST.com  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya integritas para surveyor dalam menjaga tata kelola pertanahan nasional. Pesan itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Nasional (Munas) Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) 2025, Selasa (25/11).

Di hadapan ratusan surveyor dari berbagai provinsi, Menteri Nusron menekankan bahwa para ahli survei merupakan garda terdepan dalam memastikan data fisik pertanahan yang akurat. Ia mengingatkan agar profesi ini tidak dimanfaatkan dalam praktik-praktik curang yang menjadi pintu masuk mafia tanah.

“Ini pertarungan sumber daya, Bapak/Ibu sekalian. Karena itu saya minta agar anggota MASKI tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak yang berebut tanah dengan cara yang tidak fair, tidak transparan, dan tidak baik,” ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga kembali menyinggung kasus “Pagar Laut” yang mencuat pada awal masa jabatannya. Ia menilai kasus tersebut tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor yang menyalahgunakan kewenangan teknisnya.

“Fenomena itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan oknum surveyor. Godaan untuk melakukan kejahatan pertanahan akan selalu muncul karena tanah adalah sumber daya yang tidak dapat diciptakan manusia,” tuturnya.

“Manusia tidak bisa membuat tanah, tidak bisa membuat air, tidak bisa membuat udara. Itu hukum alam,” sambungnya.

Dalam sambutannya, Nusron menjelaskan bahwa kejahatan pertanahan yang kerap disebut mafia tanah hampir selalu bermula dari tahap pengukuran. Menurutnya, dua aspek yang paling sering diperebutkan dalam sengketa atau manipulasi pertanahan adalah aspek fisik dan aspek pengakuan.

Ia menegaskan bahwa rekayasa pada aspek fisik mustahil terjadi tanpa keterlibatan pelaku lapangan.

“Rekayasa fisik itu tidak mungkin berjalan jika informasi di lapangan solid. Sementara pada aspek pengakuan, rekayasa bisa muncul lewat dokumen yuridis, historis, atau administrasi. Tapi semua itu tidak akan berdiri jika data fisik sudah kuat,” jelas Menteri ATR/BPN.

Dengan lebih dari seratus anggota yang tersebar di 26 provinsi, MASKI dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat manajemen pertanahan, termasuk dalam menjaga validitas land tenure dan administrasi teknis lainnya.

“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itu, saya ajak kita semua membenahi dan memperbaiki manajemen pertanahan yang masih menyisakan banyak tumpukan masalah,” tegasnya.

 

Pada rangkaian Munas yang berlangsung hingga 27 November, Menteri Nusron juga menyempatkan diri meninjau sejumlah booth peserta untuk melihat inovasi dan perangkat terbaru dalam teknologi survei.

Ia didampingi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, beserta jajarannya.