 |
| Pose: Bupati Lombok Timur, H.Haerul Warisin (tiga dari kiri) dan Sekertaris Daerah saat Foto bersama dengan Kepala Perwakilan BI, Kepala Biro Ekonomi NTB dan pimpinan OPD, (Foto: Istimewa/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
terus memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru
(Nataru) 2025. Dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) yang berlangsung Jumat (12/12), Bupati Lombok Timur H. Haerul
Warisin menegaskan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan
menekan inflasi melalui berbagai program konkret.
Bupati menyampaikan bahwa kerja keras seluruh perangkat daerah, ditambah kolaborasi strategis dengan Bank Indonesia, telah membuahkan hasil membanggakan.
Lombok Timur berhasil meraih penghargaan TPID atas capaian pengendalian inflasi terbaik di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
“Tahun 2025 ini, alhamdulillah dengan kerja keras semua, Lombok Timur mampu mengendalikan inflasi dengan cara yang sangat baik,” ujar Bupati dalam rilis resminya.
Ia menuturkan bahwa intervensi pemerintah daerah berhasil menahan lonjakan harga menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri.
Salah satu langkah penting adalah pemberian bantuan sembako senilai Rp 40 miliar kepada
237 ribu KK miskin dan miskin ekstrem, yang turut membantu
stabilisasi harga di pasar.
Bupati menyoroti bahwa dua komoditas yang paling sering memicu inflasi di Lombok Timur adalah cabai dan bawang merah. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pemanfaatan pekarangan.
“Saya sudah instruksikan pembentukan Tim Pemantau Pekarangan bagi seluruh ASN untuk memastikan keberhasilan penanaman cabai dan bawang merah. Kepala dinas yang gagal melaksanakan instruksi ini akan diberi sanksi,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Dinas Pertanian memperkuat kolaborasi dengan Champion Cabai lokal guna menjaga stabilitas pasokan terutama saat harga melonjak.
Bupati mengingatkan bahwa meski capaian pada 2025 menggembirakan, tantangan di tahun 2026 diprediksi lebih berat. Lombok Timur masih menjadi daerah dengan jumlah keluarga miskin dan miskin ekstrem terbanyak di Bali–Nusra, sehingga kebutuhan pangan akan semakin besar.
“Menjadi PR berat kita di tahun 2026. Ketersediaan barang-barang yang
memicu inflasi harus tetap dipantau,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur yang juga Ketua TPID, Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa prioritas utama pengendalian inflasi menjelang Nataru adalah memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
“Lotim adalah daerah perlintasan. Kita pastikan distribusi lancar, terutama di jalan raya dan Pelabuhan Kayangan, sehingga tidak ada keterlambatan menjelang Tahun Baru,” ujarnya.
Sekda menjabarkan tiga langkah prioritas TPID menjelang Nataru. Yaitu menjamin kelancaran distribusi terutama di Pelabuhan Kayangan, kedua memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan, dan yang ketiga menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk tetap memantau pasar meski di hari libur.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan
Bank Indonesia, Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, pimpinan OPD, staf ahli,
camat, serta lurah lingkup Kecamatan Selong dan Labuhan Haji
.jpg )
