 |
| Sepakat: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin bersama Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani Menandatangani nota kerjasama disaksikan olek Sekda dan Dinas Kesehatan Lmbok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
Penandatanganan meliputi Rencana Kerja dan Skema Sharing Iuran Tahun 2026 serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan sejumlah mitra, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) I Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (15/12).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Ia secara khusus memberikan penghargaan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lombok Timur yang berkomitmen menyiapkan pembiayaan iuran bagi 1.000 peserta JKN dari kalangan masyarakat kurang mampu.
“Ini adalah bentuk nyata gotong royong untuk menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Saya mengapresiasi Baznas Lombok Timur yang turut hadir dan mengambil peran strategis dalam membantu warga kurang mampu agar tetap terlindungi JKN,” ujar Bupati.
Apresiasi juga disampaikan kepada BPJS Kesehatan serta seluruh fasilitas layanan kesehatan yang selama ini dinilai telah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Lombok Timur.
Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Selain mempertahankan cakupan kepesertaan yang tinggi, kualitas pelayanan kesehatan juga harus terus ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan pembiayaan iuran benar-benar tepat sasaran.
“Saya minta Dinas Sosial memastikan data penerima benar-benar valid. Jangan sampai bantuan salah sasaran, karena ini menyangkut hak masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu,
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Timur, Elly Widiani, menyampaikan rasa
bangganya atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung
program JKN. Ia mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2025, kepesertaan JKN di
Lombok Timur diproyeksikan mencapai 98,8 persen, dengan tingkat keaktifan
peserta sebesar 80,86 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang luar biasa. Dengan angka tersebut, Lombok Timur berpeluang besar meraih Universal Health Coverage (UHC) Award,” kata Elly.
Dari sisi kontribusi pembiayaan, Elly menjelaskan bahwa total iuran dari peserta aktif sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari Rp150 miliar, sementara total pembayaran klaim kesehatan mencapai Rp427 miliar.
Menurutnya, tantangan utama pada tahun 2026 adalah menjaga tingkat keaktifan peserta agar tetap berada di atas angka minimal 80 persen. Selain itu, kecukupan anggaran dan peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi perhatian bersama.
“Kami mengapresiasi langkah Pemda Lombok Timur yang menyandingkan data kependudukan secara akurat, khususnya untuk masyarakat desil 1 sampai 5. Ini menjadi fondasi penting agar bantuan iuran JKN benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Nota kesepahaman yang ditandatangani ini menjadi landasan strategis untuk menyelaraskan program serta mengoptimalkan layanan JKN di Lombok Timur, sekaligus memastikan semakin banyak warga yang terlindungi oleh sistem jaminan kesehatan nasional.
Selain PKS antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan BPJS Kesehatan, penandatanganan juga dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Baznas Lombok Timur, Rumah Sakit Islam S. Anggoro, Rumah Sakit Islam Namira, serta Rumah Sakit Ibu dan Anak Kuncup Bunga.
Kesepakatan tersebut secara khusus mengatur mekanisme pendaftaran peserta JKN melalui skema sharing iuran, yakni pola gotong royong pembiayaan iuran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Skema ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, terutama kelompok tidak mampu, agar tetap dapat terdaftar sebagai peserta JKN.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lombok Timur, Staf Khusus Bupati Bidang Kesehatan, Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan Desa, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan dukungan penuh jajaran pemerintah daerah terhadap percepatan perluasan cakupan JKN di Lombok Timur.
.jpg )
