 |
| Pajak: Sekda Lombok Timur, H.M Juaini Taofik, (Foto: Rosyidin/MP). |
MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencatatkan performa fiskal yang impresif di penghujung tahun 2025. Hingga 31 Desember 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten tersebut berhasil menyentuh angka Rp 549,8 miliar atau setara dengan 98,79 persen dari total target sebesar Rp 556,5 miliar.
Kontributor utama dari capaian membanggakan ini berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 207,01 miliar, realisasinya mampu mencapai Rp 206,69 miliar atau sekitar 99,85 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan bahwa sinergi antar instansi di bawah koordinasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi kunci keberhasilan tahun ini.
“Komponen pendapatan terbesar itu dari pajak dan retribusi daerah yang dikoordinasikan oleh Bapenda. Alhamdulillah, dari target Rp 207,01 miliar, sudah tercapai Rp 206,69 miliar atau sekitar 99,85 persen,” ujar Juaini Taofik dalam keterangannya, Rabu (31/12) yang lalu.
Salah satu sorotan utama dalam laporan keuangan daerah tahun ini adalah lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui inovasi Tim Operasi Kejar (Opjar) yang bertugas menagih piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2), Pemkab berhasil mengumpulkan dana yang jauh melampaui ekspektasi.
Sektor PBB menyumbang Rp 26,42 miliar dari target Rp 26 miliar (101,63%). Menariknya, penagihan piutang lama justru mencatatkan angka yang disebut Sekda sebagai capaian fantastis.
“Cukup fantastis dari PBB P2. Dari target kami piutang yang belum dibayar oleh masyarakat sebesar Rp 4,6 miliar, ternyata tahun 2025 ini bisa terkumpul Rp 8,7 miliar atau setara 198 persen—hampir 200 persen,” beber Juaini dengan nada optimis.
Meski sebagian besar sektor menunjukkan tren positif, Pemkab Lombok Timur tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaiannya masih di bawah 70 persen.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLMB). Hingga akhir tahun, sektor ini baru meraup Rp 9,26 miliar dari target Rp 14,27 miliar (64,9%).
Menanggapi hal tersebut, Juaini menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi melalui sistem digitalisasi guna meminimalisir kebocoran dan meningkatkan efisiensi.
“Ada beberapa hal yang perlu kami 'gas full' tahun 2026. Sesuai arahan Pak Bupati, sektor MBLMB yang saat ini masih jauh dari harapan akan kami genjot tahun depan dengan penerapan sistem digitalisasi,” pungkasnya.
Dengan fondasi fiskal yang kuat di tahun 2025, Lombok Timur optimistis dapat terus meningkatkan kemandirian keuangan daerah demi mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tahun mendatang.
.jpg )
