Massa Aksi Kepung Kantor Bupati Lombok Timur, Tuding Pengelolaan Wisata Amburadul dan Sarat Kepentingan

Demonstrasi: Masa aksi kepung kantor Bupati Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com  – Gelombang protes memuncak di depan Kantor Bupati Lombok Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa (HMI) dan kelompok masyarakat Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata Lombok Timur melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (20/01) terkait kebijakan tata kelola pariwisata yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

Aksi yang berlangsung panas ini menyoroti dugaan "monopoli" pengelolaan destinasi wisata oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang justru dianggap merusak ekosistem lingkungan dan ekonomi lokal.

Orator aksi, Abdul Qodir Jaelani, dalam orasinya dengan tegas menyatakan bahwa gerakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap sewenang-wenang. Massa menolak ditemui oleh perwakilan dan bersikeras hanya ingin berdialog langsung dengan Bupati Lombok Timur.

"Kami hanya mau bertemu dengan Bupati! Kami tidak mau bertemu Sekda atau wakil lainnya. Jangan uji kesabaran rakyat. Ingat, jabatan dan kekuasaan itu diberikan untuk menyejahterakan kami, bukan untuk kelompok tertentu," tegas Abdul Qodir di atas mobil komando.

Ia juga memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengar, massa akan terus bertahan di lokasi. "Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, gerakan ini akan membuktikan bahwa kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan," tambahnya.

Selain masalah birokrasi, massa aksi juga menyoroti kondisi lapangan di beberapa titik wisata, salah satunya di kawasan yang sebelumnya dikelola secara swadaya (Sunrice Land Lombok). 

Berdasarkan hasil investigasi lapangan selama dua minggu terakhir, massa menemukan penurunan kualitas pelayanan dan kebersihan yang drastis setelah diambil alih oleh Pemda.

"Dulu tertata, sekarang kita cek sendiri; lokasi itu kotor, penuh botol minuman keras, dan sampah berserakan. Pengunjung yang biasanya ramai di akhir pekan kini justru sepi. Ini bukti kegagalan tata kelola!" teriak Abdul Qadir Jailani l.

Massa juga menuding adanya agenda tersembunyi di balik pengambilalihan lahan wisata di wilayah Sembalun hingga rencana ke arah Utara (Ketapang). Mereka menduga kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir "kelompok tertentu" dengan mengatasnamakan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Lombok Timur ini milik rakyat, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Kami meminta Kepala Dinas Pariwisata bertanggung jawab atas kebijakan yang mengebiri inisiatif kreatif masyarakat lokal," jelas orator tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih menduduki gerbang kantor Bupati dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mereka mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan untuk mengevaluasi Kadis Pariwisata dan mengembalikan hak pengelolaan wisata kepada masyarakat tidak segera dipenuhi.