 |
| Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri saat memimpin rapat evaluasi satu tahun berjalannya program MBG di Lotim, (Foto: Istimewa/MP). |
Evaluasi ini dipicu oleh rentetan persoalan serius yang muncul di lapangan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga konflik internal antar-stakeholder.
Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas banyaknya keluhan masyarakat. Sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur (SPPG) terbesar, Lombok Timur dinilai memiliki kompleksitas masalah yang tinggi.
"Tujuan dari evaluasi ini adalah mengurai benang yang kusut. Banyak sekali keluhan masyarakat yang masuk ke kami," ujar M. Yusri usai rapat evaluasi di gedung DPRD, Senin (19/01).
Dalam rapat tersebut, terungkap fakta mengenai buruknya kualitas layanan di beberapa titik. Selain masalah distribusi, temuan mengenai menu makanan yang tidak layak konsumsi menjadi sorotan utama.
"Kita mendapatkan informasi terkait beberapa SPPG yang memberikan menu tidak sesuai, bahkan ada kasus makanan yang berulat hingga hampir kedaluwarsa. Kami kumpulkan mereka (hari ini-red) agar lebih hati-hati. Melayani ribuan orang itu tidak gampang, tapi standar kualitas tidak boleh dikorbankan," tegas Yusri.
Yusri juga menyoroti adanya jurang komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG/SPPI) dengan Pemerintah Daerah. Menurutnya, selama setahun berjalan, koordinasi lintas sektor dalam hal pendataan penerima manfaat belum berjalan optimal.
"Memang itu yang terjadi kemarin, kurang adanya koordinasi dan kolaborasi. SPPG ini tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah daerah. Untuk menjalankan proses pelayanan, mereka butuh data penerima manfaat yang akurat dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau DP3AKB agar sasarannya tepat," jelasnya.
Selain data, persoalan disparitas harga kebutuhan pokok di pasar juga menjadi kendala bagi pengelola dapur. DPRD mendorong adanya standarisasi harga agar tidak terjadi tumpang tindih persoalan ekonomi di tingkat desa maupun kota.
Untuk mempercepat penanganan masalah di lapangan, DPRD Lombok Timur mengusulkan pemangkasan birokrasi pengawasan. Yusri meminta agar Satuan Tugas (Satgas) dan Koordinator Wilayah (Korwil) diberikan kewenangan lebih untuk mengambil tindakan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang hingga ke tingkat pusat.
"Kita minta pengawasan ini tidak terlalu kaku. Kalau bisa diselesaikan di tingkat Satgas dan Korwil, ya kita selesaikan di sana. Tidak perlu lapor ke Provinsi dulu, baru ke Menteri, itu prosesnya panjang. Sementara masalah di lapangan ini butuh penanganan cepat," pungkas Yusri.
Ia memaklumi bahwa sebagai program baru, masa adaptasi dan orientasi bagi para mitra adalah hal yang wajar. Namun, evaluasi ini diharapkan menjadi titik balik agar pelayanan MBG ke depannya lebih berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan siswa serta ekonomi lokal di Lombok Timur.
.jpg )
