Sasar Status Kawasan Prioritas Nasional, Pemkab Lombok Timur Desak Pusat Realisasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Modern di Sembalun

Rosyidin S
Senin, Januari 26, 2026 | 08.15 WIB Last Updated 2026-01-26T00:15:03Z
Ikhtiar: HM. Zaidarrohman, Kepala Bappeda Lombok Timur, (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperjuangkan kepastian pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di Kecamatan Sembalun. Mengingat statusnya sebagai Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan destinasi wisata unggulan, keberadaan sistem pengelolaan sampah yang mumpuni dinilai sudah sangat mendesak.


Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Lombok Timur, HM. Zaidarrohman menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi seluruh persyaratan dokumen dan kesiapan lahan demi menjemput program dari pemerintah pusat tersebut.


"Dokumen rencana induk persampahan, dokumen Feasibility Study (FS), hingga kesiapan lahan sudah kita tuntaskan. Ini adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah. Kalau tidak serius, untuk apa kita siapkan dokumen kelayakan dan PL-nya?" ujar Zaidarrohman saat ditemui di Selong, Senin (26/01).


Terkait kabar tertundanya realisasi anggaran dari pemerintah pusat akibat efisiensi, Zaidarrohman optimis bahwa Sembalun tetap menjadi skala prioritas. Menurutnya, masalah sampah di Sembalun bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut citra kawasan wisata dan kelestarian lingkungan.


"Kebutuhannya sangat mendesak. Jangan sampai karena ketiadaan fasilitas pengolahan, timbul pencemaran lingkungan yang justru merusak wajah wisata kita. Kami terus berkomunikasi dengan Balai dan pemerintah pusat untuk memastikan ini secepatnya terealisasi," tambahnya.


Informasi terkini menyebutkan bahwa rencana pembangunan tidak lagi hanya sebatas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) skala desa, melainkan fasilitas yang lebih modern dan memiliki kapasitas lebih besar (TPST) untuk mencakup seluruh wilayah Sembalun.


Menanggapi kekhawatiran terkait mangkraknya aset pemerintah setelah dibangun, BAPPEDA Lombok Timur mengaku tengah menyiapkan struktur kelembagaan yang kuat. Rencananya, pengelolaan akan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bermitra langsung dengan masyarakat setempat.


Zaidarrohman menekankan pentingnya komitmen melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat, termasuk sistem retribusi dan jadwal pengangkutan sampah.


"Ini dari mereka dan untuk mereka. Kita ingin masyarakat menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan beberapa NGO untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat agar sarana ini nanti terjaga keberlanjutannya," jelasnya.


Lebih jauh, Zaidarrohman menjamin bahwa tata kelola lingkungan yang baik di Sembalun akan menjadi karpet merah bagi para investor. Kepastian pengelolaan sampah yang bersih diyakini akan meningkatkan minat investasi, terutama di sektor perhotelan dan akomodasi wisata.


"Kata kuncinya adalah ikhtiar yang tidak pernah terputus. Kita ingin menjadikan Sembalun daerah wisata yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga nyaman bagi pengunjung. Kita optimis pusat tetap serius memberikan perhatiannya untuk Sembalun," tutupnya.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Sasar Status Kawasan Prioritas Nasional, Pemkab Lombok Timur Desak Pusat Realisasikan Fasilitas Pengolahan Sampah Modern di Sembalun

Trending Now