Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Baju Putih) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha (Baju Coklat) usai Rakor di Kantor Aula Bank NTB Syariah, Mataram.
MANDALIKAPOST.com--Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi NTB telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat serta program tersebut didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Menurutnya untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, namun tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB.
" Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” kata Gubernur, saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Dia mengungkapkan, program yang pada awalnya sempat diragukan kini justru menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif. Tantangan ke depan, menurutnya, adalah menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Mik Iqbal itu meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” imbuhnya.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha mengungkapkan keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel.
Setiap dapur MBG harus memenuhi standar operasional dengan kebutuhan ideal sekitar Rp1,2 miliar per dapur. Saat ini, hampir 70 persen dapur MBG di NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1) karena belum memenuhi standar,
"Karena itu Deputi meminta Dinas Kesehatan untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan SLHS," ucapnya.
Dia menjelaskan bahwa setiap dapur MBG membutuhkan 47 tenaga kerja relawan, dengan upah harian Rp 100 ribu untuk 2 jam kerja, setara kurang lebih Rp 2,4 juta per bulan sesuai UMR NTB. Program MBG juga dirancang mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, balita, hingga peserta didik SMA, sebagai strategi komprehensif pencegahan stunting.
Terkait pembiayaan, anggaran MBG sebesar Rp 15.000 per orang per hari, yang mencakup bahan baku, operasional, serta insentif mitra dan yayasan.
"Untuk menjamin mutu dan pengawasan, Pemda bersama Satgas menyiapkan portal menu harian MBG yang dapat dipantau secara langsung," ujar Dadang.
Data hingga saat ini menunjukkan, sebanyak 531 SPPG telah beroperasi, dengan 1,9 juta penerima manfaat, serta menekankan pentingnya pembaruan dan sinkronisasi data Dapodik agar seluruh sasaran dapat terlayani secara optimal.
Selain itu, Ia menyoroti multiplier effect ekonomi MBG yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah.
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, antara Satgas dengan BGN, percepatan sertifikasi SLHS oleh Dinas Kesehatan, pendampingan penggunaan anggaran oleh BPKP, pendampingan keamanan pangan oleh BPOM, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam pemutakhiran data peserta didik.
"Intinya MBG ini harus berjalan dengan baik dan benar untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia," imbuhnya.
.jpg )
