 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal |
MANDALIKAPOST.com— Menyikapi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal Nusa Tenggara Barat, tetap aman dan terpantau.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal tersebut menegaskan, langkah koordinasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
“Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik seperti saat ini,” ujar Miq Iqbal.
Koordinasi dilakukan dengan sejumlah Perwakilan RI, di antaranya KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City.
Dalam komunikasi tersebut, para Duta Besar RI memastikan seluruh WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Selain itu, rencana kontinjensi juga telah diaktifkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.
“Seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.
Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga asal NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal.
“Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur NTB mengimbau keluarga di daerah yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah agar proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI setempat. Jika belum terdaftar, masyarakat diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI.
“Kami mengajak masyarakat NTB untuk tetap tenang, menjaga komunikasi dengan KBRI atau KJRI, serta mengikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalaman terkait penanganan perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar langkah perlindungan warga negara dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan adaptif.
Gubernur NTB menegaskan bahwa koordinasi dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkala bersama Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri.
“Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di mana pun berada.
.jpg )
