 |
| Mobil Listrik: Akademisi NTB, Prof. Dr. H. Riduan Mas'ud (kiri), (Foto: Istimewa/MP). |
Akademisi sekaligus tokoh masyarakat NTB, Prof. Dr. H. Riduan Mas'ud, menilai kekompakan arah kebijakan antara pusat dan daerah ini merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian energi yang nyata. Menurutnya, penggunaan mobil listrik bukan lagi sekadar tren atau simbol modernitas.
"Kebijakan ini memiliki jawaban yang rasional, strategis, dan berjangka panjang. Ini bukan sekadar wacana atau gaya-gayaan, melainkan komitmen konkret terhadap masa depan lingkungan kita," ujar Prof. Riduan saat memberikan analisisnya terkait transformasi birokrasi di NTB, Kamis (27/3).
Prof. Riduan menekankan bahwa kendaraan berbahan bakar fosil selama ini menjadi kontributor utama emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Dampaknya, seperti cuaca ekstrem dan penurunan kualitas lingkungan, sudah mulai dirasakan masyarakat.
"Mobil listrik hadir sebagai solusi ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi langsung. Dengan mendorong SKPD menggunakan kendaraan listrik, Gubernur Lalu Muhammad Iqbal memberikan teladan bahwa transformasi energi harus dimulai dari tubuh pemerintah sendiri," tambahnya.
Selain aspek ekologis, Prof. Riduan menyoroti dampak signifikan pada pos anggaran daerah. Ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya fluktuatif akibat dinamika geopolitik global seringkali membebani APBD.
"Biaya operasional kendaraan listrik jauh lebih rendah. Efisiensi ini membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat," jelas Guru Besar ini.
Ia juga menambahkan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan beralih ke listrik, Indonesia—khususnya NTB—dapat meminimalisir risiko gangguan pasokan energi dari luar negeri.
Langkah progresif Gubernur NTB ini diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di daerah, mulai dari infrastruktur pengisian daya hingga kesadaran kolektif masyarakat.
"Pada akhirnya, kebijakan yang diambil Presiden dan Gubernur adalah bentuk investasi jangka panjang. Ini adalah ikhtiar menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, mandiri, dan berpihak pada masa depan generasi berikutnya," pungkas Prof. Riduan.
Kekompakan pusat dan daerah ini menegaskan bahwa mobil listrik kini bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan arah kebijakan nasional yang jelas demi Indonesia yang lebih hijau.
.jpg )
