 |
| Perbup: Lapisan masyarakat Sembalun kompak dorong percepatan revisi Peraturan Bupati tata kelola pariwisata berbasis kawasan, (Foto: RosyidinMP). |
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Camat Sembalun, Ketua FKDM, serta para kepala desa se-Kecamatan Sembalun.
Tak ketinggalan, garda terdepan pariwisata mulai dari para pelaku Trekking Organizer (TO), porter, guide, pedagang, pelaku jasa ojek, sopir Rinjani, hingga pemerhati lingkungan turut menyuarakan aspirasi mereka.
Revisi Perbup ini dinilai mendesak lantaran pola pengelolaan pariwisata saat ini dianggap belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal. Ketimpangan ekonomi dan minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) menjadi isu sentral yang mencuat dalam diskusi.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, Widayat, dalam arahannya menekankan bahwa regulasi ini akan menjadi fondasi baru bagi pariwisata yang lebih tertata.
"Kita membutuhkan payung hukum yang kuat agar potensi besar Rinjani dan perbukitan di Sembalun tidak hanya menjadi tontonan, tapi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan yang merata. Revisi Perbup DMO ini adalah kunci untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan berkelanjutan," ujarnya di hadapan peserta, Sabtu (9/5) kemarin.
Senada dengan hal tersebut, para pelaku wisata dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan penuh kepada Tim Percepatan Revisi Perbup. Mereka menyadari bahwa tanpa regulasi yang jelas, keberlangsungan lingkungan dan keadilan ekonomi sulit tercapai.
"Tujuannya sudah jelas, untuk melindungi pelaku wisata lokal dan kontribusi terhadap PADes dan PAD Lombok Timur," jelas Royal Sembahulun, ketua Tim Percepatan Perumus Pengelolaan Pariwisata Kawasan Sembalun.
Sementara itu, Camat Sembalun, Suherman menegaskan bahwa sinergi antar lini adalah modal utama dalam mengawal perubahan ini.
"Dukungan yang lahir hari ini adalah bukti kesadaran bersama. Kami di tingkat kecamatan dan desa ingin melihat pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi PADes, PAD dan perlindungan lingkungan. Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera mengesahkan revisi ini agar ada aturan main yang jelas bagi semua pihak," tegas Camat Sembalun.
Selain aspek ekonomi, poin krusial dalam revisi ini adalah penguatan perlindungan lingkungan kawasan. Meningkatnya aktivitas pendakian dan wisata bukit menuntut sistem pengelolaan yang lebih terarah agar ekosistem Rinjani tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Perwakilan dari pelaku wisata, yang terdiri dari unsur porter dan guide, Neli Pujiawan, juga menyampaikan harapan serupa.
"Kami ingin sistem yang lebih adil. Selama ini kami berada di lapangan, namun kontribusi untuk desa dan daerah masih belum maksimal. Dengan revisi Perbup ini, kami berharap ada kepastian hukum yang melindungi hak-hak pekerja lokal sekaligus menjaga kelestarian alam tempat kami mencari nafkah," pungkasnya.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk terus mengawal proses revisi hingga disahkan. Dengan adanya payung hukum yang baru, diharapkan pengelolaan pariwisata berbasis kawasan di Sembalun dapat bertransformasi menjadi model pengelolaan yang profesional, berkeadilan, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.
.jpg )
