 |
| Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Lombok Timur, Hasanuddin S.Pd, (Foto: Rosyidin/MP). |
Salah satu yang tengah menjadi sorotan adalah kondisi atap ruang kelas di SDN 5 Kotaraja yang dilaporkan mengalami kerusakan serius.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Lombok Timur, Hasanuddin, S.Pd., memberikan penjelasan terkait skema penanganan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (6/5), Hasanuddin menjelaskan bahwa penanganan sekolah rusak di Lombok Timur harus melalui mekanisme skala prioritas mengingat jumlah sekolah yang mencapai sekitar 800 unit.
"Langkah kerja kami adalah melakukan identifikasi di 21 kecamatan melalui UPTD untuk mendeteksi awal mana yang perlu segera ditangani. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, ada sekitar 158 sekolah yang harus segera diperbaiki. Namun dengan keterbatasan anggaran, tentu tidak bisa sekaligus, harus tahap demi tahap," ujar Hasanuddin.
Ia memaparkan bahwa terdapat tiga kriteria kerusakan bangunan, yakni ringan, sedang, dan berat. Untuk kerusakan ringan, sekolah dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sementara untuk kategori sedang dan berat, sumber pembiayaannya berasal dari APBD (DAU) serta program revitalisasi dari pusat (DAK).
Hasanuddin mendorong pihak sekolah untuk lebih aktif memperbarui data pada aplikasi sistem yang telah disediakan oleh kementerian guna mendapatkan bantuan pusat.
"Sekolah harus proaktif meng-upload data melalui aplikasi. Operator sekolah harus sering-sering mengontrol petunjuk dan arahan di sana. Itu adalah jalan terbaik untuk mendapatkan anggaran revitalisasi yang merupakan program prioritas nasional," tambahnya.
Selain kendala anggaran, Hasanuddin juga menyoroti faktor alam yang mempercepat laju kerusakan bangunan sekolah, terutama di wilayah Selatan Lombok Timur. Tingginya kadar garam atau pengaruh air laut menyebabkan material bangunan seperti rangka baja lebih cepat mengalami korosi.
"Kami turun ke bagian Selatan, ternyata di sana atap rangka baja cepat sekali keropos karena pengaruh iklim dan air laut. Bahkan ada sekolah yang gording-nya sudah bengkok dan membahayakan. Saya minta kepala sekolah segera mengosongkan ruangan tersebut demi keamanan siswa. Jika sifatnya darurat atau bencana, kita coba koordinasikan dengan BPBD," tegasnya.
Terkait SDN 5 Kotaraja, pihaknya mengaku terus memantau perkembangan dan akan mengkaji usulan perbaikan agar bisa masuk dalam anggaran tahap selanjutnya. Ia menekankan prinsip keadilan dalam pendistribusian bantuan pembangunan.
"Adil itu tidak harus sama, tetapi harus merata. Kita tidak boleh menumpuk pembangunan hanya di satu titik saja karena ada 21 kecamatan yang harus diakomodir. Sabar dulu, ada mekanisme yang harus dilalui," ucapnya menenangkan.
Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027, Hasanuddin juga memberikan peringatan keras kepada seluruh satuan pendidikan untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pendaftaran peserta didik baru.
"Terkait pungli, kalau boleh saya bahasakan hukumnya itu haram. Itu sudah disosialisasikan lengkap dalam juknis. Jika ditemukan bukti dan saksi, tentu akan ada tindakan pembinaan hingga teguran keras. Kita ingin proses ini berjalan bersih dan transparan," pungkasnya.
.jpg )
