Bupati Lombok Timur Sentil Pengkritik Omon-Omon: Fokus Kerja, Angka Kemiskinan Turun Signifikan

Tegas: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin saat membuka musrembang RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Ballroom kantor Bupati Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com – Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, memberikan pernyataan menukik terkait dinamika sosial dan politik di wilayahnya. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk berhenti terjebak dalam narasi negatif atau fitnah di media sosial, dan lebih fokus pada kerja nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Dalam arahannya, di Musrembang RKPD Tahun 2027, Kamis (9/44). Bupati menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui sektor pajak pasir dan kontribusi daerah lainnya. Ia mengingatkan agar pengawasan di lapangan diperketat guna mencegah kebocoran kontribusi.

Terkait maraknya kritik dan isu miring yang menyerang kepemimpinannya melalui aplikasi pesan singkat maupun media sosial, Bupati yang akrab disapa Haji Iron ini mengaku tidak ambil pusing.

"Kalau anda bekerja hanya dengan omon-omon, hanya WA-WA, hanya fitnah-fitnah, nggak akan maju. Apapun isi fitnah di HP itu, tidak pernah saya baca. Tidak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya adalah bekerja dan bekerja, karena itu janji dan sumpah kita kepada masyarakat," tegas Haji Iron.

Ia memaparkan bukti nyata dari pola kerja fokus yang diterapkannya. Dalam kurun waktu 1 tahun 10 bulan kepemimpinannya, Lombok Timur berhasil mencatatkan penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif.

"Penurunan angka kemiskinan kita hampir 1 %. Dari 1,5 juta penduduk, artinya ada sekitar 15.000 jiwa yang statusnya naik. Dari miskin ekstrem menjadi miskin biasa, dan yang miskin biasa menjadi tidak miskin. Ini cara berpikir kerja, bukan menghalangi," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang mencapai 4,93%. Meski angka ini terpaut tipis 0,07% dari pertumbuhan nasional, Bupati menilai capaian ini sangat luar biasa mengingat kompleksitas Lombok Timur yang memiliki 21 kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar, jauh berbeda dengan karakteristik Kota Mataram.

Menanggapi isu panas terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang sempat memicu aksi hearing ke DPR dan kegaduhan di grup WhatsApp, Bupati memberikan penjelasan edukatif. Ia meminta para Kepala Desa dan masyarakat bersabar menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

"Bagaimana cara Lombok Timur melakukan pemilihan Kepala Desa? Saya bilang, peraturan pemerintahnya (PP) belum ada. Kita tidak bisa menabrak aturan. Hari ini PP keluar, hari ini juga kita laksanakan. Tapi kalau regulasinya belum ada, apa dasarnya," ungkapnya menceritakan pertemuannya dengan para Kades.

Ia menambahkan bahwa urusan lobi-lobi di tingkat pusat, baik mengenai sarana pendidikan maupun kebijakan strategis lainnya, merupakan tugas pemerintah daerah untuk berkoordinasi ke Jakarta.

Menutup pernyataannya, Bupati mengajak seluruh elemen untuk mempertahankan ritme kerja positif ini hingga tahun 2027. Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berdasar dan tetap mengawal pembangunan demi peningkatan ekonomi kerakyatan.