Gas Elpiji 3 Kg Langka di Lombok Timur, Kinerja Kadis Perdagangan Disorot, Bupati Didesak Lakukan Evaluasi

Langka: Warga Suralaga rela antrian samapi magrib untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kilogram, (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Kelangkaan gas Elpiji 3 kilogram yang berkepanjangan di Kabupaten Lombok Timur memicu gelombang kritik terhadap kinerja Dinas Perdagangan setempat. Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi, sejumlah pihak menilai penanganan krisis belum berjalan optimal dan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran terkait.

 

Sorotan tajam diarahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan distribusi gas melon tersebut. Kondisi ini bahkan memunculkan desakan kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya.

 

Kelangkaan Elpiji 3 kg dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Selain sulit diperoleh, harga di tingkat pengecer juga dilaporkan melambung hingga Rp25.000–Rp30.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp18.000.

 

Di tengah situasi tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, justru terlihat aktif memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus melakukan koordinasi lintas instansi guna mengamankan pasokan gas.

 

Melalui pesan di grup WhatsApp Fokus Lotim, Sabtu (4/4/2026), Juaini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kondisi yang belum sepenuhnya normal.

 

“Kami bersama camat dan OPD terkait terus memonitor situasi ini. Kami mohon maaf belum bisa cepat menormalkan keadaan,” tulis Juaini.

 

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung dengan Pertamina Ampenan untuk menambah pasokan. Berdasarkan informasi terbaru, mulai Minggu (5/4/2026), sebanyak 24.440 tabung extra dropping didistribusikan ke wilayah Pringgasela, Lenek, dan Aikmel guna mengurai kelangkaan.

 

Kritik keras turut disampaikan Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahadi. Menurutnya, Dinas Perdagangan sebagai leading sector seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan stabilitas distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

 

“Harusnya gentle sebagai pembantu Bupati. Jika tidak mampu, lebih baik mundur daripada menjadi beban dan menghambat laju perekonomian masyarakat,” tegas Eko.

 

Eko menilai laporan yang disampaikan kepada kepala daerah tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut masyarakat masih kesulitan memperoleh gas dengan harga wajar.

 

“Apa hasil sidak yang dilakukan selama ini kalau kenyataannya masyarakat tetap kesulitan? Sepertinya laporan yang disampaikan hanya Asal Bapak Senang (ABS),” ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi untuk mencegah praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu.

 

“Kalau pengawasan tetap mandul, masyarakat bisa saja melakukan aksi langsung. Lebih baik membeli langsung di armada dengan harga Rp20.000 daripada membiarkan penimbun menjual Rp25.000 sampai Rp30.000,” katanya.

 

Situasi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tekanan publik yang semakin besar. Masyarakat kini menunggu langkah tegas Bupati H. Haerul Warisin dalam menata ulang penanganan distribusi gas bersubsidi, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap pejabat terkait.

 

Di tengah kebutuhan energi rumah tangga yang mendesak, publik berharap krisis Elpiji 3 kilogram segera teratasi agar aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat kembali berjalan normal.