 |
| Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, (Foto: Istimewa/MP). |
Bupati Lombok Timur dalam pembukaan Musrenbang menegaskan bahwa capaian gemilang di tahun 2025 harus menjadi fondasi kokoh, bukan sekadar angka seremonial. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah menyentuh angka 4,93 persen, melampaui target awal sebesar 4,60 persen. Di saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen.
Pengamat ekonomi sekaligus penulis, Riduan Mas’ud, menilai arah kebijakan Bupati selaras dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep takaful ijtima’i (solidaritas sosial) dan *ta’awun* (tolong-menolong).
"Sinergi antara pusat, provinsi, hingga desa adalah manifestasi kerja kolektif untuk menghadirkan kemaslahatan publik. Sebagaimana pesan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 2, kolaborasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan etika sosial untuk membangun daerah," ujar Riduan.
Ia juga menambahkan bahwa jargon LOTIM SMART harus menjadi kompas yang selaras dengan Maqashid Syariah.
"Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat secara seimbang," imbuhnya.
Salah satu poin krusial dalam Musrenbang kali ini adalah instruksi Bupati kepada para kepala desa dan lurah untuk menyiapkan lahan pengembangan Kawasan Distribusi Kebudayaan dan Ekonomi Masyarakat Produktif (KDKMP). Program ini diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kecamatan.
Riduan menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata dari *tamkin al-iqtishadi* atau pemberdayaan ekonomi.
"Desa adalah ruang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan. Melalui KDKMP, kita memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu, sesuai prinsip dalam QS. Al-Hasyr ayat 7. Ini adalah upaya menciptakan barakah economy," jelasnya.
Lebih lanjut, KDKMP diharapkan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga rantai pasok pangan dan logistik dapat menyerap produk dari petani dan pedagang lokal secara langsung.
Selain aspek infrastruktur dan ekonomi, Pemkab Lombok Timur juga menunjukkan keberpihakan pada perlindungan sosial. Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian adalah komitmen pembayaran iuran BPJS bagi pensiunan guru madrasah. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nilai ihsan dalam tata kelola publik.
"Guru madrasah adalah penjaga fondasi moral bangsa. Memastikan perlindungan kesehatan mereka di masa pensiun adalah kewajiban negara dalam menjaga martabat para pendidik. Ini adalah pembangunan yang manusiawi dan berkeadilan," tegas Riduan dalam ulasannya.
Musrenbang 2026 menjadi momentum krusial bagi Lombok Timur untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan keadilan sosial.
"Tugas kita adalah menjaga momentum ini. Ketika desa kuat dan kesejahteraan guru diperhatikan, maka kemajuan kabupaten akan terasa lebih berkat. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan hingga ke pelosok desa," pungkasnya.
.jpg )
.jpg)
