Bupati Lombok Timur Kecewa Penutupan Dapur Makan Bergizi Gratis oleh BGN: "Viralkan Omongan Saya!"

MBG: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Wakil Bupati saat ditemui awak media di Selong, (Foto: Rosyidin/MP).

MANDALIKAPOST.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melayangkan keberatan resmi terhadap keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat yang menghentikan sementara operasional ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut. Kebijakan ini dinilai merugikan ribuan siswa penerima manfaat serta mengancam mata pencaharian para pekerja lokal.

Kekecewaan mendalam disampaikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat berbicara dalam kegiatan Musrembang RPJMD Tahun 2027 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (9/4). Ia menilai langkah BGN pusat terlalu kaku dalam menyikapi kendala teknis di lapangan.

“Kami sangat menyayangkan penutupan dapur MBG ini. Viralkan omongan saya, saya kecewa kepada BGN pusat yang menutup sementara dapur-dapur MBG yang ada di Lotim,” tegas Warisan dengan raut wajah kecewa di hadapan peserta rapat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian operasional ini dipicu oleh standar teknis yang belum terpenuhi, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Namun, orang nomor satu di Lombok Timur yang akrab disapa haji Iron berpendapat bahwa pembenahan standar kesehatan lingkungan seharusnya bisa dilakukan secara paralel tanpa harus memutus mata rantai distribusi makanan kepada siswa.

“Permasalahan teknis seperti IPAL mestinya bisa dibenahi tanpa harus menghentikan kegiatan secara total, karena dampaknya cukup besar,” imbuhnya.

Haji iron juga menyatakan keprihatinannya. Penutupan menyeluruh ini membawa dampak domino terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem dapur MBG.

Ia meminta agar BGN melakukan kaji ulang terhadap prosedur penutupan tersebut dan memberikan ruang bagi pengelola dapur untuk melakukan perbaikan sambil tetap beroperasi.

“Kami juga menyayangkan banyak dapur MBG yang ditutup. Namun, dapur yang belum memenuhi standar diharapkan segera melakukan perbaikan agar bisa kembali beroperasi,” pungkas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini mendesak BGN pusat untuk menghadirkan solusi yang lebih seimbang (win-win solution). Pemda berharap ada relaksasi aturan yang memungkinkan program strategis nasional ini tetap berjalan demi gizi anak bangsa, namun tetap dalam pengawasan ketat untuk pemenuhan standar kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat dan para pekerja dapur MBG di Lombok Timur masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait kapan dapur-dapur tersebut diizinkan beroperasi kembali.