 |
| Akademisi: Pakar Ekonomi Universitas Mataram, Associate Professor Dr. Iwan Harsono, (Foto: IstimewMP). |
Pakar Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Associate Professor Dr. Iwan Harsono, menilai langkah ini bukan sekadar rotasi jabatan rutin, melainkan sinyal kuat dimulainya fase baru tata kelola pemerintahan di NTB.
Menurut Iwan, kehadiran Sekda definitif harus menjadi titik balik bagi birokrasi untuk beralih dari pola kerja konvensional menuju sistem yang lebih terukur dan berorientasi hasil.
"Ini adalah keputusan yang membawa pesan kuat, bahwa tata kelola pemerintahan NTB sedang diarahkan memasuki fase baru fase di mana birokrasi tidak lagi sekadar bekerja, tetapi bekerja dengan sistem, ukuran kinerja yang jelas, dan orientasi hasil yang terukur," ujar Iwan Harsono dalam keterangannya di Mataram.
Dosen Pascasarjana Unram ini menyoroti masalah klasik dalam birokrasi, yakni lemahnya keterhubungan antara perencanaan dan implementasi. Ia berpendapat bahwa selama ini banyak program yang tidak memberikan dampak optimal karena dijalankan tanpa sistem kerja yang kuat.
"Program ada, anggaran tersedia, tetapi dampaknya tidak selalu terasa optimal," cetusnya. Ia memuji langkah Gubernur Iqbal yang dianggap serius membangun birokrasi berbasis sistem (system-based) alih-alih hanya merespons kebutuhan jangka pendek.
Dari sudut pandang ekonomi, Iwan menekankan bahwa di tengah kondisi fiskal daerah yang kian ketat, efektivitas penggunaan anggaran jauh lebih penting daripada besarannya. Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran bukan lagi solusi tunggal jika kualitas belanja publik masih rendah.
"Masalahnya bukan pada kecilnya anggaran, tetapi pada rendahnya efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Anggaran seringkali terserap, namun tidak diikuti dampak signifikan terhadap pembangunan," tegas Iwan.
Oleh karena itu, ia mendorong penguatan manajemen talenta dan sistem merit untuk menggeser budaya kerja berbasis kebiasaan menjadi profesionalisme. Pengawasan dan pengendalian internal yang ketat menjadi harga mati dalam reformasi ini.
Pelantikan Abul Chair diharapkan mampu mengakhiri kebuntuan koordinasi yang sempat muncul selama kekosongan jabatan definitif. Dengan adanya nakhoda baru di jajaran birokrasi, ritme kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan kembali sinkron, terutama dalam mengejar target ambisius RPJMD 2025–2029.
Menanggapi dinamika seputar latar belakang pejabat, Iwan mengimbau publik untuk lebih fokus pada kapasitas dan integritas dibandingkan aspek primordial.
"Birokrasi modern harus mengedepankan kapasitas, integritas, dan kemampuan bekerja dalam sistem, dengan tetap menjaga sinergi bersama kekuatan birokrasi lokal," tambahnya.
Sebagai penutup, Iwan mengingatkan bahwa pelantikan ini barulah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi di lapangan.
"Keputusan yang tepat hanyalah separuh dari pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan keputusan itu dijalankan secara konsisten," pungkasnya.
.jpg )
.jpg)
