 |
| Lapak: Sejumlah pengunjung saat membeli sayur mayur di salah satu lapak di Sembalun, (Foto: Rosyidin/MP). |
Meski dikenal sebagai lumbung sayur-mayur terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), harga komoditas pertanian di lapak-lapak pedagang pinggir jalan Sembalun justru dinilai jauh lebih mahal dibandingkan harga pasar tradisional.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hajah Eni, seorang wisatawan domestik asal Pancor yang juga merupakan pelaku usaha travel. Saat berkunjung ke Sembalun baru-baru ini, ia menyayangkan disparitas harga yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan harga eceran di Pasar Paok Motong maupun Pasar Bertais, Mataram.
"Sembalun itu asyik untuk dikunjungi pelancong, baik bersama keluarga maupun sendiri karena ketenangannya dan minim polusi. Hanya saja, harga sayur di sini jauh lebih tinggi daripada di pasar. Seharusnya kan lebih murah, karena di sini pusat produksinya," ujar Hajah Eni, saat ditemui di Sembalun, Minggu (5/4).
Menurutnya, para pedagang lokal di Sembalun perlu belajar dari pengelolaan wisata di daerah lain, seperti Batu, Malang. Ia mencontohkan, di daerah wisata yang maju, harga produk lokal justru lebih terjangkau sehingga menarik minat wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh dalam jumlah besar.
"Saya melihat di Batu, Malang, kalau di pasar bawah harga jeruk Rp20.000, ketika kita naik ke atas (pusat wisata) harganya justru bisa Rp10.000. Jadi orang merasa senang, bisa berwisata sambil belanja. Masyarakat Indonesia itu tidak pernah luput dari kata oleh-oleh," tambahnya.
Selain menyoroti harga sayur, Hajah Eni yang juga pernah berkecimpung di dunia media ini menekankan pentingnya peran putra daerah dalam mengelola aset wisata Sembalun. Ia berharap masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama yang menanamkan modal dan kreativitas di tanah kelahiran mereka sendiri.
"Saya harapkan putra daerah khususnya yang ada di Sembalun, mari sekarang saatnya bekerja. Tidak perlu lagi orang luar yang menanam saham di sini, tapi justru orang lokal sendiri. Kembangkanlah seni wisata, jangan biarkan orang lain yang mengembangkan desa kita," tegasnya.
Terkait peran pemerintah daerah, ia menilai aspek akomodasi seperti transportasi Damri sudah mulai terlihat. Namun, dengan dihapusnya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), ia menaruh harapan besar pada keberpihakan wakil rakyat dan kebijakan pemerintah daerah yang lebih konkret dalam memajukan pariwisata.
Kritik ini, menurut Hajah Eni, merupakan bentuk kepedulian agar UMKM di Sembalun bisa terus hidup tanpa memberatkan kantong wisatawan. Baginya, pariwisata bukan sekadar bicara soal uang, melainkan tentang hiburan, kenyamanan, dan nilai yang dibawa pulang oleh pengunjung.
"Jangan sampai wisatawan lokal dianggap seperti wisatawan mancanegara. Ini kritik membangun agar pedagang kita bisa mengambil daya tarik yang lebih baik lagi ke depannya," pungkasnya.
.jpg )
