 |
| Musyawarah: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin mempirkan program pembangunan Pemda yang sudah dan sedang berjalan dihadapan para Musrembang, (Foto: Rosyidin/MP). |
Acara yang berlangsung di Ballroom kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis 26 April 2026, dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Timur. Laporan pembuka disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah, H. Zedar Rohman.
Dalam arahannya, Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa tema besar pembangunan tahun 2027 adalah mewujudkan iklim investasi yang mumpuni dengan meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan. Ia meminta seluruh aparatur untuk bekerja fokus dan mengabaikan segala gangguan yang menghambat progresivitas daerah.
"Saya sampaikan di tempat ini, tidak ada yang bisa melemahkan kegiatan kita. Jadikan semua motivasi. Anda harus bekerja benar sesuai tupoksi masing-masing untuk satu tujuan: maju untuk Lombok Timur yang sejahtera," tegas Bupati dihadapan peserta Musrembang.
Salah satu poin krusial yang ditekankan Bupati adalah perlindungan bagi guru honorer atau tenaga pendidik yang telah mengabdi lama. Beliau menginstruksikan pendataan menyeluruh bagi guru dengan masa kerja di atas 5 hingga 20 tahun agar segera terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan hari tua agar ketika mereka berhenti bertugas atau mengalami musibah, keluarga yang ditinggalkan memiliki pegangan ekonomi.
"Begitu dia berhenti menjadi guru, bukan berarti tidak dipakai lagi. Jika terjadi risiko seperti stroke atau meninggal dunia, melalui BPJS Kesehatan bisa mendapatkan santunan 48 juta hingga 200 juta rupiah. Itulah niat kita sebagai gaji pensiun' (pesangon)yang dapat dinikmati," ujar Haerul Warisin.
Bupati juga menyoroti efisiensi anggaran, khususnya terkait pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai Rp19 miliar hingga Rp21 miliar per tahun. Ia mengkritik keras adanya data titik lampu yang tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan.
"Kita bayar ke PLN miliaran, tapi mana lampu yang nyala? Katanya ada 16.000 titik, tapi saya minta dihitung bersama. Jangan sampai kita bayar barang bodoh atau titik yang tidak ada bola lampunya. Ini harus diklirkan di tahun 2027 agar anggaran kita nyata dan mantap," cetusnya.
Terkait sektor pertanian, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan lahan dan ketersediaan air (pipanisasi). Beliau juga memberikan kabar baik mengenai rencana pembangunan fasilitas energi di daerah tersebut yang akan mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan serta efisien.
"Ke depan, penggunaan solar akan dikurangi dan digeser. Ini akan membantu ketersediaan BBM bagi masyarakat luas. Kita harus menjaga energi ini sebagai sinergi pembangunan,"* tambahnya.
Menanggapi kritik mengenai bantuan sembako, Bupati menegaskan bahwa membantu warga miskin adalah amanah agama dan konstitusi yang tidak boleh dipolitisasi. Di sisi lain, pembangunan fisik tetap berjalan masif dengan rencana anggaran ratusan miliar.
"Kita bangun jalan senilai 250 miliar, kita bangun gedung serbaguna, dan fasilitas publik lainnya. Memberikan sembako kepada orang miskin itu tugas pemerintah dan bagian dari semangat agama kita. Jangan dicari dosanya, tapi ambil nilai kemanusiaannya," pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya visioner secara naskah, tetapi juga mampu dieksekusi secara nyata demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur di masa depan.
.jpg )
