Bupati Lombok Timur: Petugas Sensus SE 2026 Adalah Ujung Tombak Ketepatan Pembangunan

Sensus: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin membuka langsung Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di hotel Syariah Selong. (Foto: Istimewa/MP).

MANDALIKAPOST.com — Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa para petugas pengambil data dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 memiliki peran yang sangat vital. Mereka dinilai sebagai ujung tombak yang akan menentukan arah kebijakan dan keberhasilan pembangunan pemerintah di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/5). Dalam arahannya, ia mengingatkan agar para petugas tidak sekadar melakukan pencatatan formalitas, melainkan harus bekerja dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi.

“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu, data yang disajikan harus betul-betul benar,” tegas Haerul Warisin.

Bupati juga menginstruksikan secara khusus agar seluruh petugas terjun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi dan pengamatan mandiri, tanpa melibatkan pihak ketiga.

Langkah ini dinilai krusial agar akurasi data tetap terjaga, mengingat data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selalu menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun rencana strategis.

“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” imbuh Bupati sebagai bentuk penekanan terhadap pentingnya aspek kehati-hatian.

Senada dengan Bupati, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Wahyudin, yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa validitas data SE 2026 merupakan fondasi penting menuju visi besar Indonesia Emas 2045. BPS berkomitmen penuh untuk menghasilkan output data yang berkualitas, berdampak, dan berdayaguna.

Mengingat pentingnya efisiensi waktu dalam sistem kerja modern, Wahyudin meminta para petugas untuk menuntaskan proses pendataan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya tahapan evaluasi lanjutan, termasuk penanganan data anomali yang dievaluasi berkala.

“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditetapkan, karena sekarang ini kita serba cepat. Setiap minggu akan ada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” jelas Wahyudin.

Ia juga mengimbau para peserta pelatihan agar memanfaatkan momentum ini untuk mendalami materi dan aktif berkonsultasi dengan instruktur, khususnya dalam memetakan serta menyepakati solusi atas potensi kendala spesifik yang ada di tiap-tiap daerah.

Sebagai informasi, Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti oleh 1.336 peserta yang terbagi ke dalam 34 kelas dan dilaksanakan dalam lima gelombang. Dipandu oleh 17 instruktur daerah, rangkaian pelatihan ini dijadwalkal berlangsung hingga 13 Juni mendatang.

Melalui program ini, BPS membidik lahirnya SDM pendata yang andal, berintegritas, serta menguasai metodologi dan standar operasional prosedur (SOP) secara matang.

Agenda pembukaan ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah (Sekda), sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran instruktur daerah.