 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal |
MANDALIKAPOST.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal akhirnya angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7/2026).
Iqbal mengaku sangat terkejut atas peristiwa tersebut dan berharap kasus ini menjadi yang terakhir menimpa kepala daerah di NTB.
"Saya jujur sangat kaget, sekaget-kagetnya dengan kejadian OTT ini. Saya berharap mudah-mudahan ini yang terakhir yang terjadi di NTB. Ini menjadi pelajaran bagi semua pihak," ujar Iqbal kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).
Gubernur mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat penerapan prinsip good governance.
"Saya ingatkan teman-teman semua untuk memperbaiki tata kelola, menjaga good governance, dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di NTB. Kita ingin ini menjadi yang terakhir," tegasnya.
Iqbal juga menyampaikan doa agar Lalu Ahmad Zaini diberikan kemudahan dalam menghadapi proses hukum. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTB menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
"Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati Lombok Barat diberikan kemudahan. Kita tetap menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK," katanya.
Terkait keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, Iqbal mengatakan pemerintah akan segera membahas mekanisme penunjukan pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), atau penjabat (Pj) bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
"Segera akan kita bahas. Apakah Plt, Plh, atau Pj, nanti kita lihat mana yang paling tepat sesuai proses dan aturan yang berlaku. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu," ujarnya.
Iqbal juga mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menghakimi pihak yang sedang menjalani proses hukum.
"Berikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan sesuai prosedur. Jangan membuat trial by media ataupun trial by media sosial. Kita hormati proses hukum dan menunggu kesimpulan dari KPK serta proses peradilan nantinya," katanya.
Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemerintah daerah di NTB untuk terus memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan.
"Ini pelajaran penting bagi seluruh kabupaten/kota, termasuk pemerintah provinsi. Kita harus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Iqbal juga menilai kasus tersebut menjadi sinyal perlunya pembenahan birokrasi di Kabupaten Lombok Barat. Selama proses hukum berlangsung, ia berharap Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (Ahda), dapat memimpin upaya pembenahan birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Sebelumnya, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Senin (20/7/2026). Pada malam harinya, ia diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
.jpg )
