Diduga Telantarkan Pekerja, Oknum PT BGR Dilaporkan ke Polda NTB ‎ ‎

Panca Nugraha
Jumat, Agustus 28, 2026 | 13.08 WIB Last Updated 2026-08-30T05:08:45Z
Diduga Telantarkan Pekerja, Oknum PT BGR Dilaporkan ke Polda NTB.  ‎  ‎


‎MANDALIKAPOST.com – Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL KSBSI) Nusa Tenggara Barat melaporkan oknum manajemen PT BGR Logistik Indonesia di wilayah kerja Ampenan, Kota Mataram, Kamis sore, 27 Agustus 2026, ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB.

‎

‎Laporan itu terkait dugaan tindak pidana yang dialami salah seorang anggotanya, Irfansyah.

‎

‎KSBSI NTB menduga Irfansyah menjadi korban perampasan kemerdekaan, penelantaran, pemerasan hingga dugaan perampasan hak milik pribadi.

‎

‎Ketua Korwil KSBSI NTB, Aris Munandar, menegaskan persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai perselisihan hubungan industrial biasa.

‎

‎Menurutnya, dugaan perlakuan yang dialami Irfansyah telah menyentuh persoalan pidana dan kemanusiaan sehingga harus diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum.

‎

‎“Ini bukan lagi sekadar persoalan hubungan industrial. Ada dugaan tindak pidana dan persoalan kemanusiaan yang sangat serius. Karena itu kami memilih menempuh jalur hukum,” tegas Aris Munandar.

‎

‎Aris mengungkapkan, berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima KSBSI, Irfansyah diduga mengalami pembatasan kebebasan selama hampir tujuh bulan, sejak 10 Desember 2025 hingga Juli 2026.

‎

‎Irfansyah yang sebelumnya berada di Kota Bima disebut kemudian dibawa ke lingkungan perusahaan di Ampenan. Selama berada di lokasi tersebut, korban diduga tidak diperbolehkan meninggalkan tempat.

‎

‎Tidak hanya itu, telepon seluler milik Irfansyah disebut turut disita sehingga komunikasi korban dengan keluarga menjadi terbatas.

‎

‎“Yang kami terima dari keterangan korban dan keluarga, HP korban disita sehingga komunikasi dengan keluarga juga terganggu,” kata Aris.

‎

‎Dugaan penelantaran juga menjadi perhatian serius KSBSI NTB.

‎

‎Aris menyebut Irfansyah diduga tidak mendapatkan makanan dan minuman secara layak dari pihak perusahaan selama berada di lingkungan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan makan, korban disebut mengandalkan kiriman uang dari istrinya yang harus mencari pinjaman.

‎

‎“Bayangkan, untuk makan saja istrinya harus mencari utang dan mengirimkan uang. Ini yang membuat kami mempertanyakan, bagaimana sebenarnya perlakuan terhadap pekerja tersebut,” ujarnya.

‎

‎Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika anak kandung Irfansyah mengalami kecelakaan lalu lintas.

‎

‎Dalam situasi tersebut, Irfansyah disebut telah meminta izin untuk pulang menemui keluarganya. Namun, menurut KSBSI, permintaan tersebut diduga tidak diberikan oleh pihak manajemen.

‎

‎“Ketika anaknya mengalami kecelakaan, korban sudah meminta untuk pulang. Tetapi berdasarkan keterangan yang kami terima, permintaan itu tidak diberikan,” ungkap Aris.

‎

‎Kini kondisi kesehatan Irfansyah disebut sangat memprihatinkan. Korban telah berada di Bima untuk menjalani perawatan dan disebut mengalami hidronefrosis atau pembengkakan ginjal serta batu ginjal berukuran sekitar 1,57 sentimeter.

‎

‎Atas dugaan tersebut, KSBSI NTB kemudian membuat laporan pidana ke Ditreskrimum Polda NTB.

‎

‎Dalam laporan tersebut, KSBSI menyebut dugaan perampasan kemerdekaan sebagaimana Pasal 333 KUHP, pemerasan Pasal 368 KUHP, serta dugaan penggelapan atau pencurian berdasarkan Pasal 372 dan 362 KUHP.

‎

‎Aris mengatakan, pihaknya menyerahkan proses pembuktian kepada penyidik.

‎

‎“Kami tidak ingin menghakimi siapapun. Tetapi laporan ini harus diproses secara profesional untuk membuktikan apakah dugaan-dugaan tersebut benar terjadi atau tidak,” tegasnya.

‎

‎Selain melapor ke Polda NTB, KSBSI NTB juga menyatakan telah menyampaikan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dengan tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN RI.

‎

‎Langkah tersebut diambil karena KSBSI menilai dugaan perlakuan terhadap Irfansyah berkaitan dengan persoalan hak dasar pekerja dan kemanusiaan.

‎

‎KSBSI juga mendesak penyidik Ditreskrimum Polda NTB bergerak cepat mengamankan barang bukti, termasuk telepon seluler milik korban yang disebut masih berada di pihak perusahaan.

‎

‎“Kami meminta penyidik segera mengamankan barang bukti agar proses penyelidikan dan penyidikan bisa berjalan secara maksimal,” kata Aris.

‎

‎Mengingat kondisi kesehatan korban, KSBSI NTB juga meminta pemeriksaan terhadap Irfansyah dapat dilakukan di tempat korban menjalani perawatan di Bima.

‎

‎Menurut Aris, pemeriksaan di tempat perawatan merupakan bentuk pelayanan hukum yang tetap memperhatikan kondisi korban.

‎

‎“Korban sekarang dalam kondisi sakit. Kami berharap penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat korban dirawat sehingga hak korban tetap terpenuhi tanpa mengganggu proses hukum,” ujarnya.

‎

‎Aris menegaskan KSBSI NTB akan mengawal laporan tersebut hingga tuntas. Pihaknya juga menyatakan siap menggalang solidaritas buruh apabila penanganan laporan tersebut tidak mendapatkan perkembangan yang jelas.

‎

‎“Kami akan kawal sampai tuntas. Buruh adalah manusia yang memiliki hak dan martabat. Jangan sampai ada pekerja yang diperlakukan secara sewenang-wenang,” tegas Aris.

‎

‎Ia menambahkan, KSBSI NTB tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk dugaan penindasan terhadap buruh.

‎

‎“Satu buruh terluka, seluruh buruh terluka. Kami melawan segala bentuk perbudakan modern dan memastikan persoalan ini mendapat perhatian hukum,” pungkasnya.

‎

‎Hingga berita ini diterbitkan, Mandalika Post masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari manajemen PT BGR Logistik Indonesia maupun pihak-pihak terkait lainnya mengenai dugaan yang disampaikan KSBSI NTB.

‎

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Diduga Telantarkan Pekerja, Oknum PT BGR Dilaporkan ke Polda NTB ‎ ‎

Trending Now