 |
| Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Aghatia Iqbal |
MANDALIKAPOST.com- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Aghatia Iqbal menegaskan kepeduliannya terhadap keberadaan dan kesejahteraan kader Posyandu di seluruh NTB.
Sinta mengatakan, kader Posyandu memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, pihaknya terus berupaya mencari solusi agar persoalan insentif dan beban kerja kader dapat mendapat perhatian yang lebih baik.
“Jadi bukan kami tidak peduli. Kami sangat konsen dan mencoba mencarikan jalan keluar sebisa mungkin untuk teman-teman kader yang sudah membentengi kesehatan masyarakat di desa,” kata Sinta pada Senin ( 10/8/2026).
Menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan para kader. Terlebih, beban kerja kader kini semakin bertambah seiring dengan pelaksanaan berbagai program pelayanan dasar di masyarakat.
Salah satunya adalah pendampingan terhadap persoalan stunting. Kader juga dituntut melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung agar program kesehatan dapat berjalan optimal.
“Memang sampai saat ini kita belum mendapatkan solusi yang paling tepat. Jadi kita masih terus berusaha mencarikan jalan keluarnya, terutama untuk teman-teman kader yang sekarang bebannya semakin bertambah,” ujarnya.
Terkait besaran insentif, Sinta menyebut berdasarkan regulasi yang pernah diterapkan sebelumnya, insentif kader Posyandu berada di angka Rp150 ribu per bulan.
Namun, karena sumber pembiayaannya berasal dari Dana Desa, dalam praktiknya tidak semua kader menerima insentif sesuai nominal tersebut. Bahkan, terdapat kader yang menerima kurang dari angka itu.
“Sebenarnya mengikuti Pergub dari zamannya Pak Zul, Rp150 ribu harusnya. Itu per bulan, per kader. Tetapi memang karena dananya Dana Desa, akhirnya banyak yang terpotong dan mereka mendapatkan tidak sampai dengan segitu,” jelasnya.
Sinta mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya bersama pemerintah daerah terus berupaya mencari skema yang memungkinkan untuk membantu meningkatkan insentif kader, namun tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku.
Termasuk kemungkinan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung insentif kader Posyandu. Menurut Sinta, opsi tersebut masih dikaji agar penerapannya tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Memungkinkan, sedang kita coba carikan sistemnya. Tetapi mungkin harus lebih berhati-hati karena tidak semua desa bisa mendapatkan ini. Jadi kita harus sangat berhati-hati supaya tidak menjadi tebang pilih atau ada salah satu yang menjadi lebih daripada yang lain,” katanya.
Ia mengakui terdapat sejumlah kendala dalam upaya meningkatkan insentif kader, mulai dari regulasi hingga kebijakan efisiensi anggaran di tingkat desa.
Meski demikian, Sinta menegaskan bahwa pemerintah dan PKK NTB tidak ingin para kader merasa bekerja sendirian. Menurutnya, komunikasi dan pendampingan terus dilakukan, terutama karena tuntutan terhadap kader juga semakin besar.
“Kita berusaha minimal hadir buat teman-teman kader. Jadi teman-teman kader itu tidak sendirian untuk melewati masa-masa sulit ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian terhadap kader Posyandu menjadi salah satu hal yang kerap disampaikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam berbagai kesempatan.
Menurut Sinta, hal tersebut menunjukkan besarnya penghargaan pemerintah terhadap dedikasi para kader yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
“Karena memang kita tahu betapa kita sangat berutang budi sama teman-teman kader ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar,” katanya.
Terkait nominal ideal insentif kader, Sinta tidak ingin menetapkan angka tertentu. Namun, dengan melihat besarnya beban kerja yang harus dijalankan, ia menilai Rp150 ribu per bulan masih tergolong pas dan berharap ke depan insentif tersebut dapat ditingkatkan.
“Dalam bayangan saya, Rp150 ribu itu ngepas juga sebenarnya. Dengan beban kerja mereka, mungkin itu ngepas sekali. Tapi kita mudah-mudahan dapatnya lebih,” tuturnya.
Selain nominal yang relatif kecil, persoalan lain yang dikeluhkan kader adalah mekanisme pembayaran insentif yang terkadang dilakukan secara rapel selama beberapa bulan.
Kondisi tersebut dinilai semakin menambah beban para kader yang di sisi lain harus menjalankan tugas cukup berat di tengah masyarakat.
“Angkanya kecil, masih dirapel, kemudian beban kerjanya belum lagi harus mengejar-ngejar masyarakat yang tidak mau datang ke Posyandu. Itu fakta,” ujarnya.
Sinta menilai dedikasi kader Posyandu memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka tidak hanya menunggu masyarakat datang ke Posyandu, tetapi juga turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan pelayanan kesehatan, termasuk vaksinasi, tetap berjalan.
“Kalau dibilang teman-teman kader Posyandu itu luar biasa, luar biasanya itu real. Karena mereka benar-benar kerja totalitas,” katanya.
Di sisi lain, Sinta mengatakan para kader juga mengaku menikmati pekerjaan mereka karena merasa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, ia menilai kebutuhan kesejahteraan para kader juga tidak boleh diabaikan.
“Mereka sangat menikmati pekerjaannya dan sangat bahagia dengan pekerjaannya, merasa bermanfaat buat orang banyak. Tapi di satu sisi juga ada kebutuhan yang tidak bisa kita tutup mata,” pungkasnya.
.jpg )
