 |
| Penguatan: Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq,dan Sedekah Muhammadiyah berfoto bersama usai acara, (Foto: Istimewa/MP). |
Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh 17 peserta yang terdiri atas pengurus Lazismu Lombok Timur serta para bendahara Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bidang pendidikan dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA se-Kabupaten Lombok Timur.
Ketua Lazismu Lombok Timur, Asbur Hidayat, M.Tr.I.P., menegaskan bahwa potensi ZIS di daerah ini sangat besar jika dikelola secara terintegrasi melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan AUM. Namun, ia tidak memungkiri bahwa capaian penghimpunan saat ini masih menjadi tantangan utama yang berdampak pada keterbatasan program penyaluran.
"Donasi yang dihimpun dari para donatur saat ini belum mencapai Rp10 juta per bulan, sehingga berdampak pada keterbatasan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap belum optimalnya laporan program yang dapat diteruskan kepada BAZNAS," ujar Asbur Hidayat.
Guna mengatasi hal tersebut, Asbur menekankan pentingnya pergeseran paradigma penyaluran bantuan—tidak hanya berorientasi konsumtif, melainkan mengarah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan.
"Optimalisasi ZISKA perlu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai sektor, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran. Pendayagunaan ZISKA diharapkan tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi dapat diarahkan pada program pemberdayaan, termasuk pengembangan UMKM," tambah Asbur.
Senada dengan hal itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lombok Timur, Roma Hidayat, S.T., mengingatkan agar Lazismu berani keluar dari zona nyaman dan tidak hanya bergantung pada ekosistem internal Muhammadiyah. Menurutnya, di tengah persaingan lembaga pengelola zakat, Lazismu harus memiliki nilai tawar tersendiri melalui penguatan kepercayaan publik.
"Semangat fastabiqul khairat perlu berjalan beriringan dengan upaya membangun kepercayaan publik. Penghimpunan tidak boleh hanya bertumpu pada lingkungan internal Muhammadiyah, khususnya AUM yang juga memiliki keterbatasan secara finansial. Lazismu perlu memperluas jejaring dan berani masuk ke ruang penghimpunan yang lebih luas secara bertahap," tegas Roma Hidayat.
Hadir mewakili Ketua BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, Dr. Asbullah Muslim, S.Fil., M.Pd.I. (Wakil Ketua IV BAZNAS Lombok Timur periode 2025–2030), memaparkan bahwa pemetaan potensi ZIS di Lombok Timur perlu diperluas hingga ke sektor dunia usaha dan pengusaha lokal. Ia mendorong sinergi yang lebih erat antara Lazismu dan BAZNAS agar penerima manfaat (mustahik) dapat bertransformasi menjadi pemberi zakat (muzaki).
"Potensi ZIS di Lombok Timur masih sangat besar dan dapat dikembangkan dari berbagai sektor, tidak hanya berasal dari ASN tetapi juga kalangan pengusaha. Pendayagunaan ZIS harus diarahkan agar mustahik memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai kemandirian ekonomi, hingga kelak bertransformasi menjadi muzaki," jelas Asbullah Muslim.
Sementara itu, Ketua Forum Zakat (FOZ) Wilayah NTB, Arjan, S.H., M.Kn., menyoroti ketimpangan antara potensi dan realisasi ZIS di tingkat provinsi. Menurut data FOZ NTB, potensi ZIS di NTB mencapai Rp2,8 triliun per tahun, namun realisasinya baru menyentuh angka sekitar Rp170 miliar per tahun.
Arjan menekankan bahwa transparansi pengelolaan dana menjadi kunci utama dalam membangun loyalitas donatur (muzaki).
"Penguatan penghimpunan membutuhkan strategi yang terarah, mulai dari pemetaan potensi sektor unggulan, penguatan kemitraan strategis, peningkatan literasi publik, hingga pembangunan branding lembaga. Kepercayaan muzaki tidak hanya dibangun melalui kemampuan menghimpun dana, tetapi juga melalui transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan, penyaluran, serta pelaporan dana ZIS," ungkap Arjan.
Dalam sesi diskusi interaktif, Arjan juga merespons pertanyaan dari peserta terkait tata kelola operasional. Menjawab pertanyaan Zahidin (Bendahara SLB Muhammadiyah Kelayu) mengenai biaya operasional, Arjan menjelaskan bahwa penggunaan dana operasional dapat didukung dari hak amil sesuai dengan regulasi dan batasan syariat yang berlaku.
Selain itu, menjawab konfirmasi dari Aulal Amini (Bendahara LKSA Lombok Timur), ia menegaskan bahwa penggunaan dana donasi untuk kebutuhan konsumtif santri/anak asuh di LKSA sudah sesuai dengan peruntukan program program penanganan kesejahteraan sosial.
Kegiatan pendampingan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda formalitas, melainkan menjadi pijakan awal dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, transparansi pelaporan, serta perluasan jejaring kemitraan Lazismu Lombok Timur demi menebar manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
.jpg )
