 |
| Koordinasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok bersama Forkopimda ikuti rapat koordinasi penanganan Karhutla secara dering, (Foto: Istimewa/MP). |
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini telah terjadi dua kali insiden Karhutla di kawasan TNGR, yakni pada bulan Mei dan awal Agustus. Meski demikian, seluruh titik api berhasil dipadamkan berkat respons cepat dari jajaran Forkopimda dan elemen masyarakat.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago, Senin (10/8).
Dalam paparan kepada Menko Polkam, Haerul Warisin menekankan pentingnya penanganan ekstra di kawasan TNGR. Selain menjadi destinasi wisata favorit bagi warga lokal, TNGR merupakan ikon pariwisata berkelas internasional yang kerap mendapat sorotan dunia.
"Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari, Sabtu 8 Agustus sudah clear, Pak," ujar Haerul Warisin saat menyampaikan laporannya.
Ia menegaskan bahwa pencegahan berulang sangat krusial demi menjaga citra pariwisata Indonesia di mata mancanegara.
"Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan," tambahnya.
Guna memperkuat upaya pencegahan dan pemadaman di masa mendatang, Bupati Lombok Timur mengharapkan adanya intervensi dan dukungan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) dari Pemerintah Pusat. Saat ini, armada dan peralatan operasional di daerah dinilai masih sangat terbatas.
"Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut, kami dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya," tutur Bupati.
"Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya Pemerintah Pusat memperhatikan kami, Pak," ia menambahkan.
Merespons kendala tersebut, Menko Polkam Jenderal TNI Purn. Djamari Chaniago memahami kekhawatiran Pemkab Lombok Timur. Ia mengarahkan Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk segera menyusun dan mengajukan permohonan penambahan sarpras secara resmi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menko Polkam turut mengapresiasi kesigapan Pemda Lombok Timur dan seluruh unsur yang terlibat dalam mengendalikan Karhutla di kawasan Gunung Rinjani. Namun, ia juga memberi instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia agar mengubah pola penanganan Karhutla secara fundamental.
Ia menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak boleh sekadar bersifat reaktif saat timbul darurat, melainkan harus mengedepankan tindakan pencegahan yang terukur sebelum titik api meluas.
"Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan dalam satu kesatuan operasi, mulai dari deteksi dini hingga langkah penegakan hukum," tegas Menko Polkam.
Selain itu, Menko Polkam mendorong pembukaan lahan tanpa bakar (land clearing without burning) sebagai gerakan nasional, yang diimbangi dengan optimalisasi instrumen daerah serta penegakan hukum yang konsisten bagi para pelanggar.
Berdasarkan data nasional, total luas Karhutla sepanjang periode Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 199.873 hektare. Mengingat puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, pemerintah mengimbau seluruh daerah untuk tidak hanya fokus pada kawasan hutan dan lahan, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
.jpg )
