 |
| Bibit: Ketua Komisi IV DPR RI bersama Bupati Lombok Timur beserta dinas terkait melepas bibit Lobster, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah konkret ini dibahas dalam Kunjungan Kerja Spesifik Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin membeberkan berbagai kendala mendasar yang dialami para nelayan di wilayahnya. Keterbatasan fasilitas penyimpanan hingga sarana budidaya yang masih tergolong tradisional menjadi hambatan utama yang belum terselesaikan.
"Di samping Keramba Jaring Apung (KJA) yang sederhana itu, mereka juga sanga-sangat sekali kekurangan yang namanya freezer, tempat menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya kita kekurangan benih," ujar Bupati Haerul Warisin.
Haerul menambahkan bahwa kelompok nelayan dan buruh tani masih mendominasi angka kemiskinan di Lombok Timur. Oleh karena itu, hadirnya dukungan pusat sangat diharapkan agar mampu membawa solusi nyata bagi masyarakat kawasan selatan Lombok.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menegaskan bahwa Kunker Spesifik bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Karantina Indonesia, Badan Pangan Nasional, hingga ID Food ini bertujuan menyerap aspirasi langsung dari para pemangku kepentingan.
Hasil dari dialog ini akan dijadikan bahan Panitia Kerja (Panja) DPR RI dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya nasional.
"Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar," tegas Titiek Soeharto.
Titiek menyoroti maraknya penyelundupan BBL yang merugikan negara dan nelayan akibat disparitas harga pasar luar negeri yang sangat tinggi. Menurutnya, potensi Indonesia tidak boleh berhenti hanya sebagai pemasok benih mentah, tetapi harus menjadi produsen utama lobster hasil budidaya kelas dunia.
Terkait wacana pembukaan ekspor BBL, DPR RI memastikan akan mengkaji hal tersebut secara mendalam dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan sumber daya laut dan penguatan budidaya dalam negeri.
"Aspirasi pembukaan ekspor BBL menjadi bagian penting dari pendalaman panja dengan mempertimbangkan aspek pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan budidaya nasional. Kita berharap ke depan Indonesia tidak hanya mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia," pungkasnya.
.jpg )
