![]() |
| Rapat: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, (Foto: Istimewa/MP). |
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pimpinan, anggota DPRD, serta Badan Anggaran (Banggar) yang telah menuntaskan seluruh tahapan pembahasan tepat waktu sesuai batas regulasi perundang-undangan.
Bupati menegaskan bahwa setiap catatan, saran, serta masukan yang disampaikan oleh legislatif akan menjadi pijakan utama Pemkab dalam membenahi kinerja pelayanan publik dan menentukan arah prioritas pembangunan daerah.
"Saran dan masukan dari pimpinan dan anggota DPRD akan menjadi perhatian dalam upaya perbaikan peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta penentuan prioritas pembangunan. Dengan demikian visi misi daerah dapat tercapai," tegas H. Haerul Warisin di hadapan sidang paripurna.
Secara substansi, struktur Perubahan APBD 2026 tidak mengalami pergeseran mendasar dari dokumen awal yang diajukan. Namun, penyesuaian difokuskan pada alokasi belanja untuk memperkuat urusan wajib pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Banggar DPRD Lombok Timur, Muallani, menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dan responsif dari jajaran eksekutif pascapenetapan anggaran ini. Banggar meminta Pemkab segera memacu penyerapan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun pembelanjaan program.
"Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah strategis mempercepat realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang sudah ditargetkan. Termasuk pula mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tengah berjalan, sehingga tidak meninggalkan kewajiban pada tahun anggaran berikutnya," ujar Muallani saat membacakan laporan Banggar.
Selain menyoroti kecepatan realisasi fisik dan keuangan, Banggar mengimbau Pemkab Lombok Timur untuk memperketat pengawasan dan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar menghindari potensi anggaran yang tidak terserap secara optimal.
Sektor pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan khusus. Mengingat besarnya alokasi anggaran daerah yang telah digelontorkan untuk program BPJS Kesehatan, Pemkab dituntut melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem dan kualitas layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Rapat paripurna pengesahan Perda APBD Perubahan 2026 ini dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan dihadiri oleh 40 anggota dewan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Lombok Timur.

