![]() |
| Agraria: Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid, (Foto: Istimewa/MP). |
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa proses penertiban dan penegakan hukum administratif ini dikelompokkan kedalam lima klaster berdasarkan kondisi lapangan dan hasil evaluasi komprehensif.
Bentuk penindakannya bervariasi, mulai dari pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU) hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.
"Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya," ungkap Menteri Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).
Menteri Nusron merinci, pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada empat indikator utama, yakni tingkat kebakaran yang melampaui 50 persen, kejadian kebakaran yang bersifat berulang, minimnya atau tidak tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana, serta adanya pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu, pada klaster kedua, pemerintah memastikan negara akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare lantaran masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada tahun 2020.
Adapun pada klaster ketiga, Kementerian ATR/BPN menyasar perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan di klaster ini, sekaligus merekomendasikan evaluasi IUP kepada Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.
"Yang masuk ke dalam klaster ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif; jadi punya izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya," terang Nusron.
Untuk klaster keempat, Kementerian ATR/BPN menerapkan sanksi pencabutan sebagian HGU karena tingkat kebakaran di area tersebut tercatat kurang dari 50 persen. Perusahaan yang masuk dalam klaster ini adalah PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, dengan luas 1.510,26 hektare. Dengan demikian, total terdapat delapan perusahaan yang telah dijatuhi tindakan tegas secara akumulatif.
Terakhir, klaster kelima saat ini masih berada dalam tahap pengkajian dan pendalaman teknis lanjutan guna menentukan bentuk penindakan yang paling tepat.
"Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," pungkas Menteri Nusron.

