Tegas! Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan 11 HGU Korporasi Pemicu Kebakaran Hutan dan Lahan

Rosyidin S
Kamis, November 19, 2026 | 07.30 WIB Last Updated 2026-11-18T23:30:05Z
Agraria: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, (Foto: Istimewa/MP).

JAKARTA, MANDALIKAPOST.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Penindakan ini dilakukan melalui evaluasi mendalam terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga penghentian proses perpanjangan izin.


Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa rekomendasi pencabutan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif bersama Bareskrim Polri. 


Berdasarkan penelusuran, jaringan kepemilikan saham (beneficial ownership) dari ke-11 korporasi tersebut tidak hanya melibatkan investor domestik, tetapi juga modal asing.


“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri Nusron dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta belum lama ini.


Berdasarkan hasil analisis komprehensif Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap ke-11 korporasi nakal ini dibagi ke dalam lima klaster utama:


Dicabut Seluruhnya: Mencakup PT MIB di Kabupaten Banjar (Kalsel) seluas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi (Kalbar) seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang (Kalbar) seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Keputusan ini diambil karena luas lahan yang terbakar melampaui 50%, buruknya sarana-prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran surat keputusan hak.


Tidak Diperpanjang: Berlaku untuk eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya (Kalbar) yang telah habis masa berlakunya sejak 2020 akibat faktor kebakaran berulang dan tidak terpenuhinya standar sarana prasarana.


Pembatalan Penerbitan HGU Baru: Tiga perusahaan PT ANI (5.246 ha di Landak), PT BOS (4.750 ha di Kapuas Hulu), dan PT AER (5.134 ha di Ketapang) dipastikan tidak akan diterbitkan HGU-nya, sekaligus dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian untuk pencabutan izin usaha perkebunannya.


Pencabutan Sebagian: Dikenakan pada PT SAE di Kabupaten Landak seluas 1.510,2639 hektare karena persentase lahan terbakar di bawah 50% namun disertai pelanggaran fasilitas sarana dan prasarana.


Pendalaman Lanjutan: Meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS yang masih memerlukan kajian dan validasi data mendalam sebelum diputuskan pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya.


Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh proses administratif ini dijalankan secara transparan, berbasis data valid, serta merujuk pada regulasi yang berlaku, mulai dari UU Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN terkait penanganan lahan terbakar.


“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron.


Rapat koordinasi lintas sektor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Tegas! Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan 11 HGU Korporasi Pemicu Kebakaran Hutan dan Lahan

Trending Now