![]() |
| Tugu: Salah satu Kampung Reforma Agraria, (Foto: Istimewa/MP). |
Peningkatan ini menjadi bukti bahwa program tersebut kini bergerak melampaui sekadar legalisasi aset, menuju pemberdayaan ekonomi agar tanah yang diterima warga benar-benar produktif.
Melalui skema penataan akses, Kementerian ATR/BPN secara aktif memberikan fasilitas pendampingan usaha bagi warga yang telah menerima sertipikat maupun redistribusi tanah. Langkah ini dirancang untuk memastikan lahan tersebut mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan mendongkrak taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengungkapkan bahwa lonjakan penerima manfaat pendampingan usaha tersebut terlihat jelas dari perbandingan data tahunan.
"Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024–Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025–Oktober 2026," ujar Embun Sari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Embun, sinergi antara redistribusi tanah dan pemberdayaan ekonomi merupakan kunci utama Reforma Agraria. Dengan adanya pendampingan, sertipikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepastian hukum, tetapi juga bertransformasi menjadi modal kerja yang nyata bagi pengembangan usaha masyarakat di tingkat tapak.
Selain mengakselerasi pendampingan usaha, Kementerian ATR/BPN di era Kabinet Merah Putih juga memfokuskan langkah pada penguatan regulasi melalui dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi baru ini hadir sebagai solusi strategis untuk mengurai berbagai kebuntuan serta hambatan ego sektoral yang kerap terjadi di lapangan.
Embun Sari menegaskan bahwa keberadaan payung hukum setingkat undang-undang tersebut akan memastikan arah kebijakan pertanahan nasional lebih berpihak kepada kelompok rentan.
"Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya," terang Embun.
Dengan landasan hukum yang semakin kokoh, pelaksanaan Reforma Agraria ke depan diharapkan dapat berjalan jauh lebih terintegrasi. Integrasi tersebut mencakup dua pilar utama, yakni penataan aset—meliputi penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan serta penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas.

