![]() |
| Pilkades: Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, (Foto: Istimewa/MP). |
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan penguatan sektor usaha tetap menjadi prioritas utama daerah pada 2027. Di samping itu, pemerintah daerah juga menargetkan penyelesaian gedung maizena, rumah es, serta kelanjutan pembangunan masjid Agung.
Terkait pembangunan masjid, Bupati menyampaikan bahwa pembahasan Peraturan Daerah (Perda) bersama DPRD dijadwalkan rampung pada tanggal 27 mendatang agar eksekusi proyek dapat segera dimulai.
Pasalnya, pembiayaan pembangunan masjid tersebut menggunakan skema kolaborasi anggaran, yakni Rp30 miliar bersumber dari APBD dan Rp20 miliar dari partisipasi masyarakat serta berbagai elemen lainnya.
"Karena anggaran dari APBD yang kita gunakan cuma Rp30 miliar, yang Rp20 miliar dari masyarakat, teman-teman, dan sebagainya. Ini perlu pengkondisian awal dan sosialisasi supaya Rp20 miliar itu tidak menjadi berat, dan nantinya kita masukkan sebagai pendapatan lain-lain yang sah," ujar H. Haerul Warisin, saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11).
Ia juga menyinggung adanya potensi ruang fiskal pada 2027 apabila kebijakan penarikan tenaga PPPK oleh pemerintah pusat terealisasi, sembari menunggu kepastian postur anggaran transfer ke daerah.
Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat saat penganugerahan TP2DD (TPAKD), presiden memberikan sinyal bahwa kondisi efisiensi anggaran daerah tidak akan berlangsung selamanya dan berpeluang membaik pada tahun 2028.
"Pak Presiden menyampaikan bahwa bersabar saja para gubernur dan bupati/wali kota, di tahun 2028 anggaran yang masuk ke daerah akan diperbarui dan ditambah lagi. Artinya, tidak sampai terjadi efisiensi lagi pada tahun 2028," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Dr. H. Muhammad Juaini Taofik, memberikan penjelasan tegas terkait pembatasan jumlah calon kepala desa maksimal lima orang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Menurutnya, pembatasan tersebut mutlak diperlukan untuk menjaga legitimasi kepemimpinan di tingkat desa agar pemenang Pilkades tidak terpilih dengan perolehan suara minoritas akibat terlalu banyaknya calon.
"Kalau kita biarkan sampai 10 calon misalnya dari 1.000 pemilih, lalu ada yang menang hanya dengan 150 suara, maka 850 warga lainnya tidak mendukung. Itu akan sangat berat bagi kepala desa dalam memimpin," terang Juaini Taofik.
Berdasarkan laporan panitia pemilihan tingkat desa, terdapat sekitar 15 hingga 16 desa yang memiliki bakal calon lebih dari lima orang. Untuk desa-desa tersebut, akan dilakukan seleksi tambahan guna menyaring kandidat menjadi lima calon tetap.
Juaini menegaskan bahwa kewenangan penetapan tetap berada di tangan panitia desa, sementara Pemkab Lombok Timur bertindak sebagai fasilitator penyusunan soal dan pelaksanaan ujian dengan bobot penilaian 40 persen dari tes tambahan dan 60 persen dari pemeringkatan yang telah ditetapkan panitia desa.
Untuk mencegah potensi kebocoran soal maupun polemik pasca ujian, Pemkab menjamin kerahasiaan pembuat soal dan menerapkan sistem pengumuman hasil secara real-time di hari yang sama.
"Selesai tes, nilai langsung diinput oleh sistem dan hari itu juga diumumkan. Tidak perlu didiamkan lama-lama, sudah diketahui bersama siapa yang lolos dan tidak," tegas Sekda.
Selain isu Pilkades, Sekda juga memaparkan perkembangan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait tenaga non-ASN atau PPPK Paruh Waktu yang belum terakomodasi.
Setelah sebelumnya tenaga guru dan tenaga kesehatan (nakes) mendapatkan kepastian, Pemkab Lombok Timur kini mengawal nasib sekitar 900 tenaga teknis dan operator dari total 10.000 lebih pegawai yang tercatat.
"Besok saya sudah minta Kepala BKPSDM untuk membawa data nama-nama yang belum masuk. Jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 900 orang dari 10.000 sekian lebih. Mudah-mudahan semuanya bisa terakomodasi," pungkasnya.

