 |
| Monev: Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur, Sosiawan Putraji (dua dari kiri) bersama jajaran saat monitoring dan evaluasi disalah satu galian C di Lombok Timur, (Foto: Istimewa/MP). |
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan para pelaku usaha tertib administrasi dan mematuhi seluruh ketentuan perizinan berusaha.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur, Sosiawan Putraji, menegaskan bahwa turunnya tim ke lapangan tidak sekadar melakukan pengawasan, melainkan juga mengedukasi para penambang terkait mekanisme dan tata cara pengurusan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami turun langsung ke lapangan untuk mengimbau pelaku usaha agar tertib dalam hal perizinan berusaha. Dalam kesempatan ini, kami juga membuka ruang diskusi mengenai tata cara pengurusan izin tersebut," ujar Sosiawan di sela-sela kegiatan.
Sosiawan mengakui bahwa kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan galian C berada di tingkat pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merasa bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberikan pemahaman agar para pengusaha lokal tidak terkendala masalah legalitas.
Sebagai langkah konkret untuk memangkas jarak dan mempermudah akses pelayanan, DPMPTSP Lombok Timur berencana membuka gerai khusus layanan konsultasi perizinan pertambangan galian C di Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat.
"Melalui gerai di MPP nanti, kami akan memfasilitasi sekaligus mengoordinasikan proses konsultasi perizinan para pelaku usaha langsung dengan DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selaku instansi yang berwenang menerbitkan izin," tambahnya.
Selain fokus pada aspek legalitas, DPMPTSP juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta perhatian serius terhadap aspek kelestarian lingkungan di sekitar area tambang.
"Kami berharap pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan operasional sesuai aturan yang berlaku dan tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar lokasi penambangan," tegas Sosiawan.
Melalui sinergi pengawasan dan penyediaan fasilitas konsultasi ini, Pemkab Lombok Timur menargetkan sektor pertambangan galian C dapat berjalan secara legal dan berkelanjutan.
Dengan begitu, aktivitas pertambangan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian serta memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem.
.jpg )
