 |
| LBH: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Advokasi Nusantara Lombok Timur, Royal Sembahulun S.H., M.Sos., (Foto: Istimewa/MP). |
Ketua DPD Gerakan Advokasi Nusantara (GANAS) Lombok Timur, Royal Sembahulun, S.H., M.Sos., menyatakan kesiapan penuh organisasinya untuk mendampingi Ketua Kelompok Tani (KT) Kharisma Rinjani berinisial Z. Z yang rencananya akan dilaporkan ke Polres Lombok Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dan aset program RIPH.
Di sisi lain, manajemen Kelompok Tani (KT) Pusuk Pujata bersama pihak perusahaan mitra tetap bergeming dan bersikeras menempuh jalur hukum secara tegas demi menuntut pertanggungjawaban atas kerugian materiel yang dialami.
Menanggapi laporan yang dilayangkan oleh pihak KT Pusuk Pujata, Royal Sembahulun secara tegas menilai bahwa tuduhan penggelapan dengan bernilai fantastis hingga mencapai Rp1,05 miliar tersebut sangat tidak rasional dan mengada-ada.
Menurutnya, angka yang dituduhkan tidak sebanding dengan kalkulasi riil di lapangan, sehingga berindikasi sebagai bentuk penggiringan opini atau framing jahat terhadap kliennya.
"Saya sangat menyayangkan tuduhan dari manajemen KT Pusuk Pujata yang menduga klien kami melakukan penggelapan senilai Rp1,05 miliar. Jika kita hitung rincian riil di lapangan, total nilai proyek tersebut bahkan tidak mencapai Rp1,05 miliar. Dari mana angka dugaan itu muncul? Ini mengada-ada dan jelas framing jahat terhadap klien kami," ujar Royal saat ditemui di Sembalun, Rabu (11/11) kemarin.
Royal merinci kalkulasi sementara yang mencakup biaya pengolahan lahan seluas total area terkait yang berkisar di angka Rp52 juta (dengan asumsi Rp1,5 juta per hektar), pengadaan sekitar 349 roll mulsa senilai Rp180 juta, serta alokasi benih bawang putih yang diperkirakan bernilai Rp960 juta jika nilai pagu benih pada saat itu Rp.40.000/kg.
“Kalaupun semua komponen itu ditotal, nilainya masih jauh di bawah Rp Rp1.05 miliar. Mari kita bicara data dan pembuktian. Jangan sampai melemparkan tuduhan yang menjadi kebohongan besar di publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen organisasi memberikan pendampingan hukum kepada anggotanya, Ormas GANAS melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan tim advokatnya resmi bertindak sebagai kuasa hukum Z. Pihaknya menegaskan akan memegang teguh asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta siap menguji kebenaran materiil di hadapan aparat penegak hukum.
“Prinsip dasar hukum adalah asas praduga tak bersalah. Siapapun boleh melapor, itu hak warga negara. Namun, siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Kami sudah mengantongi data-data pendukung dari para petani, termasuk fakta lapangan seperti kondisi benih yang diterima dalam keadaan rusak, dan siap melakukan pembelaan hukum secara maksimal hingga tuntas di Polres Lombok Timur,” pungkas Royal.
Sebelumnya, Manajer Kelompok Tani (KT) Pusuk Pujata, Egi Frisma Suryaji, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam sengketa lahan di Agrindo Nusantara. Fokus lembaganya saat ini murni mengarah pada penegakan hukum pidana atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan serta operasional kelompok tani.
"Kami menegaskan bahwa kami tidak terlibat dalam sengketa lahan di Agrindo Nusantara. Fokus kami saat ini adalah membawa persoalan perbuatan melawan hukum ini ke ranah penegakan hukum pidana. Kami dan pihak perusahaan RIPH yang dirugikan atas dugaan-dugaan tersebut sudah siap berhadapan di muka hukum," ungkap Egi Frisma Suryaji.
Berdasarkan hasil audit internal dan investigasi yang dilakukan, pihak pelapor mengklaim kerugian akumulatif mencapai angka Rp1.050.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiiah), di luar kerugian immateriil akibat tidak terpenuhinya target luasan pertanaman.
Adapun pokok perkara yang dilaporkan ke Polres Lombok Timur mencakup tiga poin utama:
Dugaan Penggelapan Luasan Tanam RIPH: Terjadinya penyusutan atau pengurangan sepihak dari target 36 hektare hingga menyusut drastis tersisa 15,9 hektare.
Dugaan Penggelapan dan Penimbunan Saprodi: Penguasaan secara melawan hukum terhadap barang inventaris program berupa mulsa dan sarana produksi lainnya.
Dugaan Penggelapan Anggaran Pertanaman: Penyalahgunaan alokasi dana operasional atau biaya pertanaman program RIPH awal tahun 2026.
“Pelaporan ini akan kami lengkapi dengan alat bukti dan barang bukti selengkap-lengkapnya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, demi menegakkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum tersebut,” pungkas Egi.
.jpg )
