.jpg)
 |
| Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah saat menghadiri rakor kebencanaan di kantor Badan Intelijen Negara (BIN), Jakarta. (Foto: Humas Pemprov NTB) |
JAKARTA - Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah menghadiri rapat koordinasi kebencanaan yang digelar Bidang Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN), Senin (28/1) di ruang serba guna BIN di Jakarta.
Rapat yang dipimpin Kepala Deputi IV Bidang Ekonomi BIN, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, itu membahas Kesiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Potensi Bencana Tahun 2019.
Hadir dalam rakor ini adalah beberapa pejabat terkait yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, BMKG, BNPB, Kemendagri, KABINDA, dan lain sebagainya. Sementara itu, pejabat NTB yang mendampingi wagub adalah Kadis Perkim, Kadis LHK, Kepala Kesbangpoldagri, dan Kalak BPBD.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang terkategori dalam wilayah rawan bencana. Seperyi diketahui, bencana besar gempa bumi yang melanda NTB pada Juli-Agustus 2018, cukup banyak menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan puluhan ribu rumah warga termasuk juga berbagai fasilitas umum.
Kepala Deputi IV BIN, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo mengatakan, bencana alam yang terjadi di Indonesia sulit atau bahkan tidak bisa dihindari. Sehingga pemberian pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi sangat diperlukan.
“Perlu ada koordinasi yang baik antara semua pihak dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi pada tahun 2019. Hal ini mengingat, sebagian besar wilayah Indonesia berada pada zona rawan bencana khususnya bencana gempa bumi,” kata Bambang.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi dalam kesempatan rakor menyampaikan bahwa, NTB setelah diterpa rentetan gempa bumi pada tahun 2018, kini sedang fokus mengerjakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.
“Saat ini kami sedang terus mempercepat selesainya pembuatan hunian tetap atau huntap bagi korban terdampak gempa bumi Lombok Sumbawa,” papar Wagub.
Hunian tetap yang sedang dibangun untuk korban gempa, lanjut Wagub, berupa rumah tahan gempa dengan berbagai bentuk seperti Risha, Risba, Riko, Rika, dan lain sebagainya.
“Mengingat NTB merupakan wilayah rawan gempa, maka rumah yang dibangun untuk masyarakat korban gempa berupa rumah tahan gempa sehingga bisa tahan jika sewaktu-waktu gempa kembali terjadi,” tukasnya.
Menurut Wagub Sitti Rohmi, pemerintah pusat telah merealisasikan janjinya untuk memberikan bantuan untuk pembangunan hunian tetap kepada korban terdampak gempa bumi Lombok Sumbawa.
“Pemerintah pusat telah mentransfer sebesar Rp3,5 triliun untuk membantu pembangunan huntap korban gempa dan lebih dari 80 persen masyarakat korban gempa telah terisi rekeningnya oleh bantuan dari pemerintah pusat tersebut,” katanya.
Meski telah banyak korban gempa yang telah terisi rekeningnya dengan bantuan dari pemerintah pusat tersebut, namun belum semuanya bisa langsung menggunakan dana yang sudah ditransferkan itu untuk membangun rumah tahan gempa.
“Berdasarkan inpres tentang pembangunan huntap ini harus dengan sistem pemberdayaan maka pembangunan huntap baru bisa dimulai setelah masyarakat membentuk pokmas dan memiliki fasilitator,” jelas wagub.
Belum banyaknya huntap yang telah selesai dibangun, lanjut wagub di antaranya dipengaruhi oleh jumlah fasilitator yang masih minim.
“Dari sekitar 2.400 fasilitator yang dibutuhkan untuk rumah rusak berat, baru ada sekitar 766 fasilitator yang sudah ada dan sedang dilakukan perekrutan untuk menambah jumlah fasilitator sehingga proses pembangunan huntap bisa lebih cepat,” papar Wagub.
.jpg)
