 |
| GUNUNG RINJANI. Divisi Komunikasi Pawang Rinjani, Abdullah "Apink" Alkaff. (Kolase/Istimewa) |
MATARAM - Komunitas pencinta alam Pawang Rinjani mendorong wacana agar pengelolaan pendakian Gunung Rinjani diserahkan ke Pemerintah Daerah di mana jalur lintasan berada.
Dana yang masuk ke kas daerah nantinya, dinilai sangat efektif dan bermanfaat untuk pengelolaan, penataan sarana, dan pemeliharaan jalur pendakian.
"Sudah waktunya pengelolaan Rinjani dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga Pemda bisa maksimal melakukan penataan kembali fasilitas pendakian. Selain itu Pemda dan masyarakat Lombok juga mempunyai tanggung jawab moral dalam mengelola daerahnya sendiri," kata Divisi Komunikasi Pawang Rinjani, Abdullah "Apink" AlKaff.
Dipaparkan, selama ini pengeloaan pendakian dilakukan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang merupakan lembaga vertikal di bawah Dirjen KSDAE Kementerian LHK. Retribusi pendakian Rinjani akhirnya terserap langsung ke pusat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB). Dana yang masuk akhirnya lebih banyak ke pusat ketimbang ke daerah.
Padahal menurut Apink, pusat pariwisata Lombok itu ada di Rinjani. Destinasi wisata tertua dan paling banyak peminatnya juga Rinjani.
"Jika Rinjani bisa dikelola maksimal, destinasi wisata lain di Lombok juga bakal ikut terangkat. Ketergantungan masyarakat Lombok kepada Rinjani memang sangat tinggi. Sayangnya, hingga saat ini hasil pengelolaan Rinjani tidak bisa dinikmati langsung oleh masyarakat Lombok," tukasnya.
Apinki menekankan, masalah pengelolaan Rinjani ini adalah masalah utama yang harus diwacanakan. Hal ini lebih daripada "debat kusir" tentang wacana pemisahan tenda laki laki dan perempuan di Rinjani.
"Selama ini retribusi hanya dinikmati TNGR yang notabene adalah lembaga pemerintah yang sifatnya vertikal. Sementara masyarakat Lombok tidak mendapatkan apa-apa dari pengelolaan Rinjani itu. Ini masalah sebenarnya di Rinjani, bukan sekadar pemisahan tenda," tegas Apink.
