.jpg)
 |
| Sekda NTB H Iswandi (paling kiri), didampingi Assisten Administrasi Umum, Ir Hj Hartinah MM dan Plt Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi. (Istimewa) |
MATARAM - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB diminta menyiapkan sistem informasi yang handal untuk terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien,akuntabel dan adil.
"Juga harus fokus mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan daerah, khususnya program-program unggulan NTB Gemilang yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2019-2023," kata Sekda NTB, Ir H Iswandi MSi, Kamis (4/7) saat memberikan pengarahan pada apel pagi di kantor Dinas Kominfotik NTB.
Menurut Iswandi, Diskominfotik memiliki peran strategis dan sentral dalam mengkomunikasikan, mendesiminasikan dan mem-branding informasi strategis pembangunan daerah, termasuk program-program unggulan agar tercipta pemahaman yang sama di kalangan masyarakat.
"Sehingga diharapkan akan dapat membangkitkan partisipasi publik yang luas untuk mensukseskannya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sekda Iswandi didampingi Assisten Administrasi Umum, Ir Hj Hartinah MM.
Iswandi meminta Dinas Kominfotik menjadi pelopor dan terdepan dalam menerapkan e-government.
Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi masyarakat harus terus dibenahi.
"E-Government inilah yang akan menjadi upaya untuk mengembangkan pemerintahan berbasis elektronik," tukasnya.
Sekda secara khusus meminta Plt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi untuk membangun kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder, serta terus mendorong peningkatan kemampuan SDM agar terampil memanfaatkan teknologi informasi.
“Kalau kita ingin menerapkan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan digitalisasi maka kita harus menguasai dan ramah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu, baru kita akan dapat memberikan contoh secara langsung dan mengajak orang lain,” kata Iswandi.
Tugas terpenting lainnya adalah mengawal setiap waktu produksi informasi, data dan teknologi yang berkembang bagi masyarakat.
Pemerintah juga harus mampu mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi.
“Kalau biasanya hanya Pol PP yang piket, sekarang ini Dinas Kominfotik bersama seluruh instrument didalammnya perlu juga melakukan piket dan patroli terhadap beredarnya konten informasi. Bila perlu harus dilakukan 24 jam seperti halnya produksi informasi itu,” katanya.
Prakom Diminta Siapkan Aplikasi
Peran penting Dinas Komunikasi, mulai dari mengumpulkan bahan dan memproduksi informasi hingga analisis media, desiminasi informasi, framing dan branding, maka dibutuhkan dukungan Aplikasi atau teknologi informasi yang memadai, sebagai media untuk memperlacar komunikasi tersebut.
Untuk itu, Sekda NTB H Iswandi meminta pejabat fungsional pranata komputer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di NTB untuk mengambil peran dalam menyiapkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan.
"Silahkan anda semua berkreasi dan berinovasi. Dan inovasi yang baik, akan saya sediakan reward," tantang Iswandi di hadapan puluhan Pranata Komputer yang hadir.
Sebab menurut Sekda, fungsi teknologi informasi dalam layanan publik, bukan hanya mempermudah dan memperlancar saja.
Melainkan juga keterbukaan, lebih akurat dalam pengolahan data, sehingga lebih akuntabel dan adi serta menciptakan disiplin semua pihak, baik pemberi layanan maupun masyarakat penerima layanan.
"Terlebih saat ini sudah diterbitkan Perpres tentang Indonesia satu data. Dan NTB juga memiliki program unggulan NTB satu data yang dikelola Dinas Kominfotik ini," imbuhnya.
Karena itu, ia meminta agar data statistik sektoral yang dipublis pada website NTB Satu data tersebut selalu update dan lengkap.
Ia juga minta kesiapan para fungsional Pranata Komputer (Prakom) untuk menjadi garda terdepan dlm penerapan e-goverment di OPD.
Agar penggunaan sistem informasi (TIK) dibidang pelayanan publik terus diperluas. Termasuk menyiapkan aplikasi yang sangat dibutuhkan pada aspek tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
"Prioritas pertama prakom adalah membuat aplikasi untuk komunikasi posyandu dengan pemprov NTB, terutama terkait pelaporanKadis Kominfotik akan mengatur pembinaan dan penugasan kepada prakom disemua OPD," tambahnya.
Assisten Administrasi Umum, Ir Hj Hartinah MM menambahkan untuk program Revitalisasi Posyandu, perlu dibuat SIM Posyandu plus.
Karena itu semua pejabat fungsional akan ditata kembali penugasannya.
Mantan Kepala BP2AKB itu menugasi para
prakom untuk mendesain aktivitas posyandu di semua Desa/Kampung.
"Di desa ada PKH, Pendamping Desa, PLKB, penyuluh Pertanian, Kader Posyandu dan petugas lain yang menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Itu semua perlu disiapkan aplikasi untuk memudahkan koordinasi" ujar Hartinah.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfotik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi menyatakan kesiapannya mengawal publikasi dan desiminasi informasi pembangunan NTB.
"Kami menyiapkan dukungan sistem informasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan efisien," katanya.
Aryadi mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan kolaborasi dan soliditas tim work, karena merupakan kunci sukses dalam tugas.
"Menurut data BKD, ada 35 orang pejabat pranata komputer PNS yang tersebar di seluruh OPD. Dan ini mulai kami kumpulkan untuk berbagi peran," pungkasnya. (*)
.jpg)
