 |
| M Gazali. (Istimewa) |
MATARAM - Dukungan dan apresiasi atas program beasiswa NTB yang sedang dilaksanakan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengalir.
Program ini dipandang sebagai cerminan kebijaksanaan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dan Wagub Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah.
"Saya sangat mengapresiasi program pemerintah Provinsi NTB terkait pemberian beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ini,” kata DPO Serikat Tani Nasional (STN-NTB), M Gazali, Minggu (7/7) di Mataram.
BACA JUGA : Program Beasiswa Gubernur NTB Dipuji Praktisi Pendidikan !!
Menurut Gazali, kebijakan Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah tersebut memperlihatkan keberhasilan dalam membentuk pemerintahan yang arif dan bijak.
Ia menilai, kualitas pemerintahan tidak hanya dilihat dari sisi seberapa banyak infrastruktur fisik yang telah dibangun.
Sebab, selain fisik, pembangunan juga harus dikemas dalam bentuk pembangunan sumber daya manusia.
"Hal itu dibutuhkan sebagai salah satu penopang untuk percepatan pembangunan atau sebagai sarana dan prasarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB," katanya.
Gazali menegaskan, suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bentuk kebijakannya.
Terutama, bila kebijakannya tersebut sudah mencerminkan semangat UUD Negara Republik Indonesia 1945.
“Menurut saya, kebijakan Bapak Dr Zulkieflimansyah saat ini selaku Gubernur NTB dalam memberikan beasiswa terhadap putra-putri NTB adalah suatu kebijakan yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang harus didukung oleh semua masyarakat NTB,” tukasnya.
Ia memaparkan, sesuai ketentuan, salah satu tanggungjawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Namun, selaku warga NTB, Gazali berharap kebijakan beasiswa NTB ini dijalankan dengan memperhatikan prinsip keberimbangan.
“Penerima manfaat tersebut harus merata di semua wilayah kabupaten/kota. Karena bagaimanapun, tanpa terkecuali warga masyarakat NTB adalah rakyatnya Gubernur NTB dan generasi bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang sama,” pungkasnya.(*)
