Kurangi Penggunaan Plastik, Aruna Senggigi Dukung Program NTB Zero Waste

ARUNA SENGGIGI. GM Aruna Senggigi Weni Kristanti bersama Wagub NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Panitia Sidang MPL PGI Maureen Grace Wenas di sela kegiatan beach clean up di pantai Senggigi, Lombok Barat.

SENGGIGI - Manajemen Aruna Senggigi Resort & Convention mendukung program NTB Zero Waste yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB. Secara bertahap hotel bintang empat di kawasan wisata Senggigi ini mulai mereduksi dan meminimalisir penggunaan plastik dalam layanannya.

"Aruna sangat mendukung NTB Zero Waste. Karena memang program NTB bebas sampah ini akan sangat berdampak baik untuk citra pariwisata kita di NTB," kata GM Aruna Senggigi, Weni Kristanti, di sela kegiatan beach clean up, Selasa (4/2) di pantai Senggigi.

Kegiatan beach clean up yang digelar panitia sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) bersama Pemprov NTB, itu dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Zulkieflimansyah.

Sidang MPL PGI melibatkan sekitar 265 orang peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia, akan digelar di Aruna Senggigi hingga 6 Februari mendatang.

Weni mengatakan, selama pelaksanaan sidang MPL PGI para peserta menggunakan tumbler yang dibawa untuk keperluan minum karena Aruna tidak menyediakan minuman kemasan botol plastik.

"Para peserta bawa tumbler sendiri. Kami hanya menyediakan air dispenser. Ini salah satu bentuk dukungan untuk mengurangi sampah plastik," katanya.

Wagub NTB, Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah memungut sampah dalam kegiatan beach clean up di pantai Senggigi.

Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, program NTB Zero Waste tak akan berhasil tanpa melibatkan partisipasi dan kesadaran semua pihak, terutama masyarakat NTB. Ia mengapresiasi panitia sidang MPL PGI yang menggelar becah clean up di pantai Senggigi mengawali kegiatan sidang PGI di Lombok.

"NTB Zero Waste adalah bagaimana mengubah mindset masyarakat tentang sampah. Jadi memang tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja, harus melibatkan partisipasi semua pihak. Pelaku wisata, dan terutama masyarakat itu sendiri," katanya. (*)