 |
| Pelatihan: Salah satu peserta pelatihan di ikuti uji kompetensi dilihat langsung oleh Kabid Bina Konstruksi PUPR Lombok Timur, Serkapudin S.Sos., M.M., (Foto Rosyidin/MP). |
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Rabu hingga Jumat (16-18/9/2026), di Ruang Rapat 1 BAPPEDA Lombok Timur ini diikuti oleh 26 peserta terpilih.
Pelatihan dan sertifikasi ini dibuka oleh Penjabat Sekda Lombok Timur yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi. Turut hadir dalam pembukaan tersebut jajaran Dinas PUPR, termasuk Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Serkapudin, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhammad Haeri, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, serta Kepala Balai Jasa Konstruksi Pemprov NTB.
Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Lombok Timur, Serkapudin, menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk mencetak tenaga ahli konstruksi tingkat lanjut yang tidak hanya dilatih tetapi juga diuji kompetensinya oleh lembaga resmi.
“Di bidang bina konstruksi ada tupoksi terkait pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan hari ini khusus mencetak tenaga ahli. Ada pelatihan dan uji kompetensi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Sertifikat ini berlaku nasional bahkan internasional, seperti Singapura, Malaysia, Amerika hingga negara lain di dunia,” ujar Serkapudin di sela-sela kegiatan, Kamis (17/9/2026).
Serkapudin mengakui, keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Lombok Timur belum bisa menggelar sertifikasi kompetensi secara mandiri, baik tenaga teknisi maupun perator. Oleh karena itu, skema berbagi anggaran (cost sharing) dan kerja sama dengan Pemprov NTB serta Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya menjadi solusi konkret.
Ia menyoroti pentingnya kepemilikan SKK bagi para tenaga teknik sebagai jaminan legalitas dan mutu standar bangunan di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
Sertifikat kompetensi ini, lanjut Serkapudin ibarat SIM bagi tenaga teknis untuk mengerjakan proyek-proyek profesional. Ke depan, amanat undang-undang mewajibkan seluruh tenaga konstruksi di proyek pemerintah hingga perumahan memiliki sertifikat untuk menjamin keamanan dan kualitas bangunan.
"Kami ingin bangunan di Lombok Timur ditangani oleh orang-orang profesional yang tidak hanya berpengalaman, tetapi terbukti kompetensinya secara resmi,” tegas Serkapudin.
Untuk menjaga kelanjutan program, Dinas PUPR Lombok Timur berinisiatif mendata para peserta yang lulus agar dapat dipromosikan ke pihak ketiga yang membutuhkan jasa tenaga ahli.
Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Muhammad Adinal Atmaja, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pelatihan ini secara gratis. Menurutnya, pelatihan SKK jenjang 7 sangat berharga untuk meningkatkan bobot nilai kompetensi teknis, syarat pengawasan bangunan, hingga penunjang karier.
Ia mengungkapkan bahwa materi yang diberikan fokus pada mitigasi bencana serta perencanaan struktur bangunan gedung yang tahan gempa. Hal ini krusial mengingat potensi aktivitas seistemik di wilayah NTB.
“BMKG sudah mengeluarkan peringatan terkait ring of fire (cincin api) yang mulai aktif kembali. Kami dari teknik sipil harus menyiapkan struktur bangunan gedung yang benar-benar kokoh dan tahan gempa," terang Adinal.
Namun, Aidanal mengakui kendala di lapangan, sering kali pengerjaan oleh tukang tidak sesuai dengan gambar rencana dan instruksi pengawas. Pelatihan ini membekali tenaga ahli untuk meminimalisir risiko kerusakan bangunan sesuai standar SNI.
Di akhir sesi, Adinal menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan atensi berkesinambungan terhadap pengembangan SDM jasa konstruksi di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Adinal sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Pemkab Lombok Timur, khususnya Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR, yang telah memfasilitasi pelatihan ini secara gratis. Dan berharap kepada pemerintah daerah Lombok Timur untuk dukungan dan atensi penuh terhadap program peningkatan kapasitas tehnisi bangunan yang ada di daerah setempat.
"Kami sangat mengharapkan atensi dan dukungan penuh dari bapak Bupati Lombok Timur agar program sertifikasi gratis seperti ini terus berlanjut, baik dari jenjang operator, analis hingga jenjang yang lebih tinggi (jenjang 8 dan 9) maupun sertifikasi bagi para tukang bangunan di Kabupaten Lombok Timur,” pungkasnya.
.jpg )
