.jpg)
 |
| Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB Ridwansyah. |
MATARAM- MotoGP Indonesia yang akan berlangsung di Sirkuit Mandalika kembali masuk daftar cadangan untuk rangkaian seri MotoGP 2021 mendatang.
Menanggapi Hal tersebut Asisten II Bidang Ekonomi dan pembangunan Provinsi NTB Ridwansyah pernyataan, jika kembalinya Mandalika menjadi cadangan merupakan keputusan dari Dorna. Ia menyebutkan tugas pemerintah provinsi yang menyediakan fasilitas pendukung seperti Infrastrukturnya.
"Kalau keputusannya kan kembali ke Dorna, kewajiban pemprov adalah menyediakan dukungan dukungan-dukungannya," ujar Ridwansyah pada Senin (17/5/2021).
Ridwansyah menyebut jika hitungannya dulu bulan November pelaksanannya tetapi keputusannya ditunda lagi sampai Maret.
"Nah itu bagus juga memberi kesempatan untuk kita agar siap ,tapi kalau ada perubahan lagi nah tentu kita pemprov akan memback up karena persiapan infrastrukur semua kan akan selesai pada bulan juni ,juli Agustus" terangnya
Progres jalan direncanakan rampung pada bulan juli, demikian juga perpanjangan runway akan selesai paling lambat pada bulan agustus. Begitu begitu juga program-program yang lainnya.
" Kalau ada rencana untuk perubahan itu kita tunggu seperti apa" katanya.
Dia mengatakan, Dorna akan mempertimbangkan kesiapan pemprov NTB dalan menghadapi MotoGP 2021 mendatang.
"Ya kalau pada prisnip kita ya siap saja mau kapanpun dilaksanakan tentu kita kembalikan kepada pihak penyelenggara"
Ridwansyah mengatakan, pada bulan Juni mendatang Dorna akan meninjau kembali kesiapan MotoGP Mandalika, baik sirkuit maupun fasilitas pendukungnya
Komitmen kita untuk menyelesaikan infrastruktur itu dalam koordinasi kita tidak. Dengan keputusan itu, jadi jadwal sesuai rencana tetap jalan, terminal terus runway, infrastruktur PU, pembangunann insfrastruktur PU, Air bersih dan lain kita tetap dengan skenario awal bahwa semua infrastruktur ini harus selesai pada tahun paling lambat pada bulan Oktober.
Menurutnya, keputusan pelaksanaan motoGP tentu kembali ke dorna, karena pemprov tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi Dorna. Intinya Pemerintah Pusat tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan mendorong pelaksanaan mottoGP Mandalika sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Kita tidak bisa menginfertensi keputusn mereka, kita siap saja mengkoordinasikan karena ini bukan kerjaan pemprov saja komitmen pusat juga luar biasa mau ditund atau tidak infrastruktur arus selesai seperti jadwal semula kemarin kita sudah rapat di kantor staf presiden dan itu ditegaskan oleh mereka," pungkasnya.
.jpg)
