Capai 90,88 Persen, Angka Kepesertaan Program JKN di NTB

Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Angga Firdauzie dalam  kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi NTB Tahap I Tahun 2023, di ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB.

MANDALIKAPOST.com - Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup tinggi dan meningkat signifikan. 

Data BPJS Kesehatan mencatat hingga Maret 2023 sekitar 4.974.285 jiwa atau 90,88 persen dari total penduduk NTB, sudah terdaftar sebagai peserta program JKN. 

"Progres kepesertaan program JKN di NTB cukup baik hingga Maret 2023 tercatat 4.974.285 jiwa atau 90,88 persen dari total penduduk NTB yang berjumlah 5.473.507 jiwa," kata Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, Elfanetti, dalam pemaparan pada kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi NTB Tahap I Tahun 2023, di ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB.

BACA JUGA : JKN, Pengobatan Bebas Biaya Hanya Tunjukan KTP

Elfanetti hadir didampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Angga Firdauzie. Kegiatan dihadiri Assiten III Setda Provinsi NTB, H.Wirawan Ahmad, S.Si., M.T., dan sejumlah pejabat Dinas Kesehatan NTB.

Elfanetti menjelaskan, hingga Maret 2023 tercatat sebanyak 499.222 jiwa penduduk NTB belum terdaftar sebagai peserta JKN atau sekitar 9,12 persen dari total penduduk.

Dengan strategi program PESIAR yang dipadukan dengan kolaborasi dan sinergitas bersama Pemprov NTB serta Pemda di 10 Kabupaten dan Kota diharapkan jumlah kepesertaan JKN di NTB bisa maksimal ke depan.

"Kami dan jajaran BPJS Kesehatan di NTB akan terus mendorong jumlah kepesertaan JKN agar lebih maksimal ke depan. Tentu saja dengan koordinasi dan sinergi bersama Pemprov dan Pemda," ujarnya.

Dalam pemaparannya, Elfanetti mengatakan, dari jumlah peserta JKN 4.974.285 jiwa, sebanyak 3.888.592 jiwa (78,17 persen) tercata sebagai peserta aktif, sementara peserta tidak aktif sekitar 1.085.693 jiwa (21,83 persen).

Peserta aktif dimaksud adalah peserta yang sudah mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, mulai dari rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan, juga rawat inap tingkat pertama dan lanjutan.

Sementara itu, realisasi biaya dan pemanfaatan layanan kesehatan peserta JKN di NTB hingga Maret 2023 tercatat total sekitar Rp474,9 miliar lebih. Jumlah tersebut terdiri dari rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp.72.7 miliar, rawat inap tingkat pertama sebesar Rp14,3 miliar, rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp.126.8 miliar, dan rawat inap tingkat lanjutan sebesar Rp260 miliar.

Elfanetti mengungkapkan, progres kepesertaan JKN di NTB bisa tercapai berkat kerjasama dan sinergitas serta dukungan yang baik dari Pemprov NTB dan 10 Pemda Kabupaten dan Kota.

"Kami sangat mengapreasiasi sinergitas yang selama ini terjalin dengan baik," katanya.

Beberapa poin yang juga disampaikan Elfanetti antara lain Progres FORKOM Tahap II Tahun 2022. Langkah ini dimulai tahun lalu dengan koordinasi bersama Dinas Penanaman Modal PTSP NTB, validasi data bersama Dinsos NTB, Dukcapil dan Dinas Dikbud NTB.

Ia juga memaparkan tentang implementasi Inpres No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Diantaranya skema pembagian dan penggunaan dana DAU terutama DAU bidang kesehatan untuk mendukung maksimalisasi program JKN.

Sementara untuk peningkatan kepesertaan di NTB, Program Pesiar menjadi salah satu strategi yang cukup berhasil.

"Filosofinya SDGs Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa. Hal ini berjalan baik di NTB," katanya.

Menurutnya, pencapaian SDGs Desa dapat sinergi dengan program Pesiar. Hal ini sesuai dengan  Permendes PDTT No 8 tahun 2022, dalam rangka perluasan kepesertaan JKN hingga tingkat Desa.

"Program Pesiar ini dimulai dari pemetaan penduduk, kunjungan wilayah hasil pemetaan, advokasi dan sosialisasi melibatkan aparat desa,  pendaftaran hasil advokasi menjadi peserta JKN," jelas Elfanetti.

Permendes PDTT No 8 tahun 2022 mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa 2023 salah satunya untuk perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan optimalisasi pelaksanaan program JKN nasional ; sosialisasi, advokasi dan edukasi.

Sejauh ini ada tiga Pilot Project Program Pesiar di NTB. Yang pertama dilakukan BPJS Kesehatan Cabang Mataram di Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat dengan status Berkembang. Yang kedua dilakukan BPJS Kesehatan cabang Selong di Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur dengan status Mandiri. Dan yang ketiga dilakukan BPJS Kesehatan cabang Bima di Desa Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima dengan status Maju).