.jpg )
 |
| Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ir. Ahmadi |
MANDALIKAPOST.com- Situasi kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai titik puncaknya. Hal ini mengakibatkan krisis air bersih yang serius di sejumlah wilayah terutama daerah terpencil seperti gili atau kepulauan di NTB.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPND NTB, Ir. Ahmadi mengatakan, kondisi ini mengharuskan tindakan kolaboratif dari berbagai instansi untuk memastikan pasokan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Pasalnya, fenomena El Niño yang tengah terjadi telah memperparah situasi ini, terutama bagi daerah-daerah seperti gili-gili yang menghadapi keterbatasan pasokan air.
“Nah ini yang paling menderita betul dengan el nino saat ini. Jadi mau tidak mau daerah ini harus bawakan air pakai tangki air atau pakai kapal untuk gili-gili seprti di kawasan Lombok selatan atau di Sumbawa, Bima, Dompu disana ada kawasan kawasan yang tidak memiliki prasarana air bersih,” jelas Kalak BPBD NTB Ir. Ahmadi, Selasa (29/8/2023).
Ahmadi menjelaskan, sejauh ini, yang memiliki tugas mendistribusi air bersih kepada masyarakat telah dilakukan oleh kabupaten dan kota sejak awal kekeringan terjadi pada bulan Juni. Namun, dengan eskalasi kekeringan menuju puncaknya, tanggung jawab tersebut harus bergeser ke Provinsi.
“Seharusnya bulan ini Povinsi yang tangani, karena kabupaten/kota sudah bertugas mengedrop air sejak awal kekeringan dari bulan Juni, Juli, Agustus sudah hampir tiga bulan mereka secara mandiri mengirim air tangka,” jelasnya.
Meski sejauh ini sudah ada bantuan dari sejumlah pihak seperti BWS, PUPR dan lembaga lainnya, Ahmadi menegaskan, puncak musim kemarau ini haru ditangin provinsi. “Kita harapkan di bulan september ini Provinsi harus kirimkan air ke masyarakat karena eskalasinya sudah sampai puncak. Jadi, september, Oktober sudah puncaknya musim kemarau,” ungkap Kalak BPBD.
Saat disinggung masalah ketersediaan air bersih di NTB, Ahmadi mengungkapkan NTB masih memiliki sumber air bersih yang diakses melalui sumur bor, mata air, dan PDAM. Namun, tantangan utamanya adalah biaya pengangkutan air ke wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan dukungan logistik khusus.
“Diperkirakan diperlukan dana sekitar 40 miliar untuk mengatasi krisis air ini. Namun, pendanaan ini tidak hanya harus ditanggung oleh provinsi, melainkan juga harus melibatkan kontribusi dari pemerintah pusat, BNPB, perusahaan swasta, dan individu yang bersedia membantu,” tandasnya
